BISNIS.COM, SEMARANG – Peningkatan efisiensi perbankan untuk menekan biaya operasional telah dilakukan Bank Indonesia melalui pilot project branchless banking yang nantinya akan dirintis wilayah Jawa Tengah – DIY pada semester II/2013.
Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono menuturkan program layanan perbankan tanpa kantor cabang itu merupakan salah satu langkah untuk menjangkau nasabah dan pelaku ekonomi yang masih minim jangkauan pembiayaan maupun akses layanan perbankan lainnya.
“Penerapan branchless banking saat ini masih pilot project untuk beberapa wilayah dan dalam tahap persiapan secara nasional, akan diberlakukan setelah sistem dan aturannya jelas,” katanya usai pelantikan dan serah terima jabatan Kepala BI Wilayah V Jateng-DIY, di Semarang, Kamis (30/5).
Program branchless banking, lanjutnya, akan membidik berbagai kalangan nasabah utamanya level mikro di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kantor perbankan cabang/pembantu, menggunakan teknologi informasi lewat telepon seluler maupun gadget yang mendukung.
Soal sistem aksesnya, kata Hartadi, sejauh ini bank sentral menjajaki kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi yang secara berkesinambungan bisa menjangkau pengguna layanan komunikasi sekaligus nasabah aktif perbankan.
BI sendiri telah menetapkan beberapa wilayah sebagai rintisan proyek percontohan layanan akses tanpa kantor itu, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
“Sejauh ini instrumen untuk pilot project sudah ada hanya belum sosialisasi ke masyarakat, koordinasi dengan bank wilayah juga sudah dilakukan tinggal melaksanakan sesuai kesiapan masing-masing.”
Sebagai salah satu wilayah percontohan, Jateng baru menyiapkan realisasi program pada tengah tahun ini mengingat baru saja terjadi pergantian jabatan Kepala Wilayah V Joni Swastanto yang kini menjabat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI.
Kepala BI Wilayah V yang baru saja dilantik, Sutikno mengatakan program brancless banking menjadi salah satu prioritas yang akan segera dikoordinasikan secara internal di BI sebagai bagian dari program financial inclusion.
“Jateng baru akan merintis untuk mengikuti pilot project di semester II/2013, secepatnya akan koordinasi dengan bank terkait yang sudah ditentukan pusat untuk menentukan wilayah mana saja yang akan mengikuti program itu,” katanya.
Mengenai tugas barunya di wilayah Jateng-DIY, bank sentral lewat Deputi Gubernur menekankan pada koordinasi tim pengendalian daerah untuk bisa secara kooperatif sharing informasi dan data.
Selain itu, wilayah BI Wilayah V Jateng-DIY perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehubungan dengan pengendalian stabilitas ekonomi, menyelesaikan masalah inflasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.
Adapun, terkait penggabungan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan oleh bank sentral yang hendak digabung bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih dalam tahap perencaaan baik secara organisasi. SDM hingga regulasi dan kebijakan.
Penyatuan fungsi dan pengawasa oleh BI kepada OJK nantinya juga menyertakan laporan kinerja seluruh perbankan yang diharapkan semuanya dalam kondisi keuangan yang sehat, tidak berada dalam situasi pengawasan intensif sehingga OJK. (dot)
