Bisnis,com, JAKARTA – Ketidakpuasaan responden terhadap bidang ekonomi masih menempati peringkat 1 yaitu sekitar 79% pada survei nasional yang diadakan Pol-Tracking Institute 2013.
Tidak hanya bidang ekonomi, ketidakpuasan masyarakat juga terlihat di bidang hukum 57,7%, bidang keamanan 45,8%, dan bidang kesehatan 37,3% .
“Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dengan persepsi masyarakat terhadap mahalnya harga bahan pokok sebesar 91% sehingga memicu buruknya persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono,” ujar Hanta Yuda A.R Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute di Jakarta, Minggu (20/10/2013).
Dia mengungkapkan kegagalan program ekonomi di tahun kedua SBY ini dikarenakan berbagai kebijakan ekonomi dinilai gagal menaikkan citra SBY dan partai Demokrat, misalnya kebijakan BLSM dan raskin yang ‘kurang nendang’ jika dibandingkan dengan kebijakan serupa di awal tahun pemerintahannya.
“Apalagi banyaknya kebijakan impor komoditas pangan juga gagal menurunkan harga di pasaran, yang ada malah pemerintahan SBY dituding memperluas liberalisasi pangan akibat kebijakan impornya,” ujarnya pada Minggu (20/10).
Survei yang diadakan Pol-Tracking Institute juga memotret 4 permasalahan umum yang mengakibatkan stagnannya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain mahalnya harga bahan pokok, biaya kesehatan, pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan temuan dari survei dengan 2010 responden yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak terlalu mengejutkan.
“Ya wajar saja rakyat kecewa, pemerintah menggelontorkan anggaran RP160 triliun hanya untuk petani asing, padahal kita itu masih punya dan gak perlu impor,” ungkapnya.
Dia mencatat pemerintah mengimpor ketela sebanyak 13.000 ton tiap tahunnya, padahal Indonesia masih memiliki stok ketela yang mencukupi di pasar domestik.
“Intinya sih sekarang kegantengannya [SBY] tertutupi oleh Bunda Putri,” guyonnya.
Selain permasalahan ekonomi, survei yang dilakukan 13-23 September 2013 serempak di 33 provinsi di seluruh Indonesia ini menemukan sebanyak 40,5% masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja SBY-Budiono.
Sementara itu, 51,5% lainnya menyatakan tidak puas dengan rincian 41,5% merasa kurang puas dan 10% sangat tidak puas.
Yang cukup mengagetkan, survei ini mencatat tingkat kepuasan masyarakat Papua Barat dan Papua cukup tinggi.
Kepuasan Papua Barat tercatat 60% dan ketidakpuasan hanya berkisar 40%, sedangkan Papua cukup fantastis sekitar 95% menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dan DPR dan 5% sisanya tidak puas.
Padahal, seperti yang diketahui tingkat pertumbuhan Papua dan Papua Barat masih rendah apalagi survei Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu sempat menyatakan inflasi cukup tinggi terdapat di wilayah Papua.
Terkait dengan hal itu, Arya Budi Manajer Riset Pol-Tracking Institute menjelaskan survei itu memiliki keterbatasan yaitu indikator dikarenakan sifatnya yang kuantitatif sehingga surveyor hanya memberikan pertanyaan saja tanpa menanyakan hal lain yang lebih rinci.
“Survei di Papua dan Papua Barat memiliki kontribusi sampel yang cukup rendah yaitu 1% dan 0,5%, khusus Papua dilakukan di Manokwari dan Jayapura” ujarnya.
Menurutnya, survey Pol-Tracking Institute memiliki margin error sebanyak 21,9% dan wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan cek ulang di lapangan sekitar 20-30% dari total data yang masuk.
Jika dirinci, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah yakni eksekutif sebesar 40,5% dan DPR sebesar 12,64%.
