Bisnis.com, BALIKPAPAN--Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur akan menggenjot penyaluran kredit di sektor pertanian, seiring dengan rencana pemerintah provinsi untuk mulai fokus pada pengembangan sektor pertanian menggantikan sektor pertambangan yang memiliki periode produksi.
Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani mengatakan dengan memperbesar kapasitas kredit di sektor pertanian akan mendorong kapasitas usaha dari pelaku usaha pertanian. Sebagai bank pembangunan daerah, dukungan semacam itu diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Dia mengakui kredit sektor pertanian memiliki risiko yang cukup tinggi karenanya penyaluran kredit di sektor itu juga perlu disertai dengan strategi khusus. “Dengan memperhatikan profil risiko nasabah sekaligus memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pertanian sehingga risiko kredit bisa ditekan,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Sabtu (19/10/2013) malam.
Tercatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang di dalamnya terdapat sektor pertanian, saat ini sudah mencapai Rp3,4 triliun. Angka tersebut menurutnya masih bisa digenjot dengan tetap memperhatikan risiko dan kualitas kredit.
BPD Kaltim juga memberikan stimulan kepada internal melalui penghargaan kepada cabang yang mampu menyalurkan kredit di sektor pertanian dalam jumlah besar. “Mulai tahun ini kami akan beri penganugerahan The Best of Lending in The Agricultural Sector kepada cabang yang mampu menyalurkan kredit ke sektor pertanian dalam jumlah besar,” katanya.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebutkan sektor pertanian yang hanya berkontribusi sebesar 5,63% terhadap PDRB Kaltim mampu menyerap tenaga kerja hingga 35%. Perkebunan sawit menjadi lokasi sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja.
PEMBAYARAN PBB
BPD Kaltim juga akan menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Melalui fitur ini, imbuh Zainuddin, nasabah BPD Kaltim yang memiliki tagihan PBB-P2 di Kota Balikpapan akan dipermudah untuk membayar tagihan pajaknya.
“Kerja sama yang sudah siap dengan Pemkot Balikpapan dahulu. Nantinya, tentu akan dikembangkan dengan daerah lain seperti Samarinda,” tambahnya.
Zainuddin memaparkan kerja sama ini akan menjadi pilot project pengembangan layanan sejenis dengan daerah lainnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan Oemy Facessly mengatakan kerja sama ini akan menambah titik pembayaran pajak bagi masyarakat. Selama ini, para wajib pajak membayar pajak baru bisa membayar pajak melalui kantor layanan Dispenda, kantor cabang BPD Kaltim dan kantor kelurahan. “Kalau bisa lewat ATM tentu akan lebih mudah karena bisa dilakukan dimanapun,” tukasnya.
Selain meluncurkan layanan pembayaran PBB-P2 melalui ATM, beberapa produk e-channel juga akan diluncurkan oleh BPD Kaltim seperti pembelian pulsa, pembayaran telepon rumah, listrik serta tagihan rutin lainnya.
