Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hapus Gratifikasi, Semen Indonesia Gandeng KPK

Produsen semen pelat merah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 03 Desember 2013  |  13:28 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen semen pelat merah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Kedua institusi melakukan penandatanganan nota kerja sama di Kantor Semen Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Semen Indonesia diwakili langsung oleh Direktur Utama Dwi Soetjipto, sedangkan dari KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto menuturkan penandatanganan ini dilakukan guna mendukung upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan.

“Kami mendukung upaya ini, semua demi perkembangan perusahaan, karena pengendalian gratifikasi ini dapat menekan korupsi. Jika diaplikasikan dengan baik di seluruh unit perseroan, maka perusahaan akan bersih dan cepat berkembang sehingga mampu menjadi perusahaan yang kompetitif, baik di lingkungan nasional maupun internasional,” tuturnya di sela-sela penandatanganan nota kerja sama, Selasa (3/12/2013).

Semen Indonesia akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi.

Perusahaan juga menyiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Semen Indonesia, meliputi kegiatan penyusunan aturan, training of trainer (ToT), sosialisasi, pemprosesan pelaporan penerimaan hadiah, serta monitoring dan evaluasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK semen indonesia komisi pemberantasan korupsi gratifikasi
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top