Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menunggu hasil kajian dari PT Bahana Securities dan PT Danareksa (Persero) dalam 1 pekan untuk mengetahui keputusan dari dua opsi akuisisi PT Perusahaa Gas Negara (Persero) Tbk dan anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertagas.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan di tengah masa menunggu hasil dari kedua kajian tersebut, pihaknya akan mengadakan rapat keempat yang akan dihadiri PGN dan Kementerian BUMN.
"Dengan keputusan yang akan diambil PGN tidak akan bubar dan masih memiliki otonomi. Dari pemerintah akan mengambil opsi yang paling profesional. Kami akan tunggu hasil kajian, makin cepat makin baik," ujarnya Kamis (16/1).
Opsi pertama dari akuisisi dua perusahaan pelat merah tersebut adalah anak usaha Pertamina yaitu Pertagas akan dibeli oleh PGN. Tahap kedua, PGN akan dibeli oleh Pertamina.
Dua tahap dalam opsi pertama tersebut, kata Dahlan, dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih pipa gas antara dua perseroan. Selain itu, opsi tersebut menghindari kerugian secara nasional.
Opsi kedua yang disampaikan pemerintah adalah melalui satu tahap yaitu Pertamina langung membeli PGN. Dahlan menambahkan pelaksanaan satu tahap ini mempertimbangkan bila pada akhirnya PGN nanti akan dibeli oleh Pertamina.
Sebelumnya, Kementerian BUMN telah melakukan tiga kali pertemuan untuk membahas akuisisi ini. Pertemuan pertama membahas mengenai teknologi yang dilakukan antara kedua direktur utama dari Pertamina dan PGN bersama dengan Kementerian BUMN.
Pertemuan kedua dihadiri oleh Kementerian BUMN dengan kedua perusahaan yang menghadirkan seluruh direksi lengkap. Rapat ketiga dilakukan secara terpisah antara direksi Pertamina dan Kementerian BUMN.
Dahlan menambahkan, merger antara dua perusahaan ini tidak akan mempengaruhi open access. Hal tersebut, ujarnya, akan selesai dengan sendirinya.
Sebelumnya, dua perusahaan terkait menyatakan siap melakukan keputusan pemerintah mengenai merger mengenai pengangkutan gas. PGN menyatakan pihaknya siap melaksanakan keputusan pemeritah terkait dengan keputusan pemerintah. Begitu pula dengan Pertamina yang juga menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah.
