Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyampaikan Kemenkeu harus mempelajari dahulu isi surat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengenai rencana akuisisi Bank Tabungan Negara Tbk oleh Bank Mandiri Tbk.
Dia mengatakan pihaknya harus mengetahui secara detail maksud Kementerian BUMN dengan rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, termasuk keuntungan bagi kedua bank pelat merah itu.
“Semua tentu harus dilihat, mau dibawa ke mana formatnya. Kami mau lihat mau dijadiin kayak gimana. BTN ini kan fungsinya khusus. Dia berbeda dengan bank-bank umum lain karena dia fungsinya untuk pembiayaan perumahan. Nanti kami pelajari dulu, “kata Chatib, Senin (21/4/2014).
Chatib mengaku baru menerima surat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, Sabtu (19/4). Namun, dia enggan menginformasikan detail surat tersebut, termasuk skema akuisisi yang diusulkan Menteri BUMN.
“Masak saya bilang isi surat Pak Dahlan? Intinya, Pak Dahlan punya rencana untuk Bank Mandiri mengambil (saham) BTN,” jelasnya.
Dia mengaku baru mendisposisikan surat itu kepada Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto.
Sementara itu, Hadiyanto mengaku surat tersebut belum turun ke tangannya. Dia harus mengetahui lebih dulu skema akuisisi yang diinginkan Kementerian BUMN.
Pasalnya, jika akuisisi itu menyebabkan saham pemerintah terdilusi ataupun terjadi privatisasi, maka proses itu harus mendapat persetujuan DPR. Berbeda dengan sekadar aksi korporasi yang cukup melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
“Usulan itu harus dilihat dari semua aspek, ya governance-nya, prosedurnya, apakah itu aksi korporasi atau privatisasi, lalu persetujuan instansi mana yang diperlukan, baru kami kaji detail kondisi masing-masing bank,” ujarnya.
Seperti diketahui, rencana Bank Mandiri yang akan mengakuisisi Bank BTN itu tertuang dalam surat Kementerian BUMN tanggal 11 April 2014 nomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN Maryono.
Isi surat tersebut menambahkan agenda RUPS LB perseroan yang akan digelar Mei 2014 terkait persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.
Saat ini, saham Bank BTN dimiliki oleh pemerintah sebesar 60,1% dan 34,7% saham dimiliki oleh publik. Sisanya sebesar 5,2% saham dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
Namun, Dahlan Iskan menyampaikan pola pengambialihan pelepasan saham BTN masih belum diputuskan karena harus melalui serangkaian kajian.
