Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta untuk menunda proses akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero).
Lalu, bagaimana tanggapan Menteri BUMN Dahlan Iskan?
Dahlan Iskan menuturkan pihaknya akan tunduk kepada perintah presiden apabila benar-benar diperintahkan untuk membatalkan akuisisi BTN oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Presiden adalah atasan Dahlan Iskan sebagai menteri.
"Saya harus tahu aturan itu, tapi saya harus menjelaskan tidak benar bahwa akuisisi ini belum melalui kajian yang mendalam," katanya, Kamis (24/4/2014).
Menurutnya, pendapat tersebut mengesankan dirinya sebagai menteri yang ngawur. Dia menegaskan proses akuisisi tersebut telah melalui kajian yang mendalam dengan melibatkan konsultan terbaik di bidang keuangan di Indonesia.
"Ini juga sudah dikaji, dirapatkan, dikaji lagi dan seterusnya," ungkapnya.
Dahlan mengaku tidak terima jika rencana akuisisi ini dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, yang resah hanyalah sebagian karyawan BTN.
Dia menilai keresahan pada sebagian karyawan BTN itu merupakan hal yang wajar. Dia juga menegaskan kesiapan untuk menghadapinya terutama apabila jajaran direksi BTN tidak mampu mengatasi.
Sementara itu, sambungnya, apabila terdapat pihak luar yang resah dengan proses akuisisi itu, hanya orang-orang tertentu yang menginginkan terjadinya kekacauan.
Dia mengklaim masyarakat luas akan sangat diuntungkan dengan akuisisi ini. BTN akan lebih besar ketimbang sebelum-sebelumnya. Artinya, kemampuan BTN dalam memberikan kredit perumahan juga kian besar.
Bagi Indonesia, katanya, langkah akuisisi juga diklaim sangat baik. Sebab, daya saing negara akan terus meningkat dan semua pihak harus terus meningkatkan daya saing negara dengan langkah-langkah yang nyata.
"Semua orang menginginkan daya saing Indonesia meningkat, tapi mengapa langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing yang nyata terhambat?" tanyanya.
Dia berpendapat pemerintah harus tetap efektif dalam melaksanakan tugasnya hingga akhir periode kabinet. Setidaknya, hingga presiden baru terpilih dalam Pilpres.
"Jangan sampai dengan selesainya emilu legislatif, seolah-olah pemerintah ini sudah demisioner sehingga menteri-menteri tidak bisa lagi bekerja maksimal," tegasnya.
