Bisnis.com, JAKARTA – Fungsi pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dinilai belum optimal karena masih banyaknya pejabat penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi dan inefisiensi pengelolaan keuangan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan banyaknya temuan pemeriksaan BPK juga menjadi salah satu tolak ukur
“Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh fungsi pengawasan yang belum efektif dan fungsi assurance dan consulting yang dilakukan oleh APIP belum dilaksanakan secara optimal,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Salah satu yang menyebabkan kelemahan tersebut, menurut Azwar, dikarenakan APIP belum sepenuhnya independen.
Dia mengatakan independensi yang digambarkan sebagai mahkota pengawasan menjadi hal utama yang perlu mendapat perhatian. Independensi APIP dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan,dan kepegawaian APIP termasuk recruitment dan pola mutasi.
Menurutnya, perbaikan yang harus dilakukan yakni menempatkan posisi APIP yang independen dengan sumber pembiayaan sendiri serta memiliki kemandirian pengelolaan keuangan.
Dalam kepegawaian, diharapkan pula ada kebebasan dalam mengangkat atau memberhentikan pegawai APIP tanpa campur tangan pimpinan organisasi.
Pola pelaporan pun diberikan kepada pimpinan organisasi dan kepada presiden.
Penguatan fungsi APIP, menurut Azwar menjadi langkah yang mutlak untuk dilakukan sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan.
“Pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Disisi lain tugas auditor eksternal atau BPK menjadi lebih ringan dan dapat fokus pada pemeriksaan yang sifatnya strategis dan berdampak luas,” ungkapnya.
