Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri abeng menilai BUMN di Indonesia belum bisa berkembang.
Pasalnya, tiga hal yang membuat kinerja BUMN di Indonesia masih jauh tertinggal dengan BUMN di negara tetangga seperti Malaysia.
Pertama, birokrasi yang berbelit di kementerian yang menangani seluruh BUMN di Indonesia membuat kinerja BUMN tidak optimal.
Kedua, BUMN di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi politik sehingga sangat berdampak pada kinerja BUMN.
Intervensi politik bisa membuat cetak biru BUMN ditunggangi oleh kepentingan politik dan menjauhkan dari kepentingan pengembangan bisnis.
Ketiga, undang-undang yang mengatur BUMN saat ini masih belum jelas terkait dengan aset BUMN. Aset BUMN masih dijadikan satu oleh aset negara sehingga apabila BUMN mengalami kerugian dianggap juga kerugian negara.
"Birokrasi BUMN ini semestinya dijadikan satu pintu saja. Politik juga harus dipisahkan dari BUMN. Selain itu, aset ini harus dipisahkan sehingga agar harus ada UU yang jelas," ujarnya di Jakarta, Senin (16/2/2015).
Tanri menambahkan pembenahan secara profesional harus segera dilakukan kepada BUMN agar bisa berkembang dan menjadi tumpuan di Indonesia dan kawasan Asean.
"Restrukturisasi BUMN harus segera dilakukan. Cetak biru menjadi hal penting untuk memperkuat BUMN agar BUMN go internasional maka akan berjalan dengan baik," katanya.
