Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kalangan bankir melakukan terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menarik aliran dana ke dalam sistem keuangan dalam negeri.
Hal itu disampaikan Kepala Negara kepada para direktur utama dan direksi perbankan nasional di sela-sela pembukaan Indonesia Banking Expo 2015.
Kemarin, sebenarnya Presiden Jokowi dijadwalkan membuka IBEx 2015 pada pukul 10:30 WIB. Namun, Presiden baru memasuki Ruang Cendrawasih, JCC, sekitar pukul 11:00 WIB.
Rupanya, waktu 30 menit dimanfaatkan Jokowi untuk bertukar pikiran dengan para direktur utama dan jajaran direksi perbankan BUMN dan swasta.
Dalam pertemuan itu, Jokowi antara lain didampingi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua Perbanas Sigit Pramono.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta para bankir blak-blakan tentang kondisi perbankan saat ini. Jokowi pun mengaku senang mendengar pengakuan langsung dari para bos berbagai bank di Tanah Air. “Bapak enggak usah khawatir, perbankan tak ada masalah,” ujar Jokowi menirukan jawaban dari para bankir.
Tak puas dengan jawaban itu, Presiden Jokowi menanyakan tentang rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dan pertumbuhan kredit di Indonesia. Para bankir menyebut NPL berada pada kisaran 2%, sedangkan pertumbuhan kredit antara 15%-16%.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan tiga arahan kepada jajaran direksi perbankan. Dua di antaranya untuk memangkas penggunaan dolar AS di dalam negeri dan meningkatkan pasokan valas guna stabilisasi nilai tukar rupiah.
Pertama, agar para bankir meminta nasabahnya untuk menggunakan mata uang rupiah dalam seluruh transaksi di dalam negeri. Kedua, mencairkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
"Tolong agar diminta dicairkan di Indonesia. Ini penting sekali karena sekarang kita memerlukan dolar. Juga diminta agar menaruh dolarnya di dalam negeri," imbuhnya. Ketiga, pihak perbankan harus mengajak para nasabah untuk tertib membayar pajak.
Jokowi menilai direksi perbankan punya peran kunci untuk meminta para nasabahnya melakukan hal tersebut. "Kok diam? Kan memang kewajiban kita untuk membayar pajak," pungkasnya.
Seraya bergurau, Jokowi menyebut para pengusaha 'takut' kepada dirut dan direksi perbankan. Ketakutan yang dimaksud adalah apabila pengajuan kredit perusahaan tidak disetujui pihak bank. “Bener enggak? Iya kan? Kalau tidak ditambah kreditnya kan takut,” ujar Jokowi.
Sementara itu, untuk menarik pasokan dolar, pemerintah mempermudah syarat pembuatan rekening bank bagi warga negara asing. Kini, hanya dengan paspor, WNA dapat membuka rekening valuta asing di perbankan nasional dengan saldo maksimal US$50.000.
“Tadi saya dibisiki Ketua OJK bahwa sekarang diberikan kemudahan bagi orang asing untuk membuka rekening di Indonesia, rekening valas dengan jumlah maksimal US$50.000. Hanya dengan paspor,” kata Jokowi.
Kendati fasilitas tersebut dibatasi hanya untuk rekening dengan jumlah saldo maksimal US$50.000, Presiden optimistis apabila jumlah rekening yang dibuka cukup banyak, maka nominal valas yang tersimpan di perbankan nasional menjadi besar.
"Kecil-kecil enggak apa-apa, asal banyak sekali kan besar jumlahnya. Saya kira terobosan-terobosan sepeti ini akan kita lakukan," pungkasnya.
Usulan mempermudah syarat pembukaan rekening bagi WNA pernah diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana, Rabu (9/9).
"Saya mengusulkan kemudahan pembukaan rekening bagi wisatawan. Tapi ini sedang kami kaji kemudahan apa saja yang diberikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/9).
Sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, sejumlah bank nasional mensyaratkan paspor dan dokumen izin menetap di dalam negeri, seperti kartu izin menetap sementara (KIMS), kartu izin tinggal tetap (Kitap), dan kartu izin tinggal terbatas (Kitas) kepada WNA yang ingin membuka rekening valas di perbankan nasional.
Kegiatan Indonesia Banking Expo 2015 yang dibuka Kepala Negara, pada tahun ini mengambil tema Pengembangan Perbankan Digital dalam Memperluas Akses Keuangan & Pelayanan kepada Masyarakat?
“Tema ini sangat penting karena sampai saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di Asean yang perkembangan inklusi keuangannya masih cukup rendah. Hal ini merupakan bukti masih rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk memiliki rekening tabungan di institusi keuangan yang formal,” kata Jokowi.
Presiden menuturkan saat ini, baru 54% rakyat Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan resmi. Artinya, masih ada 46% lagi rakyat yang perlu dijangkau lembaga keuangan resmi, seperti bank.
"Ke depan saya ingin semua rakyat bisa bersentuhan dengan lembaga keuangan resmi. Keterhubungan ini menjadikan rakyat sebagai subjek aktif dalam menggerakkan ekonomi, bukan hanya sebagai objek," tutur Presiden.
IBEx akan berlangsung selama tiga hari, yakni 9 September hingga 11 September 2015. []
.JPG?w=300&h=221)
