BPR Milik Pemda Lebih Perkasa Ketimbang Swasta

Bisnis.com, BANDUNG—Pertumbuhan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah secara umum lebih perkasa dibandingkan dengan milik swasta, untuk BPR-BPR yang berada di Jawa Barat pada triwulan I/2016, dipengaruhi aspek dukungan pemda dan efisiensi bank.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jabar yang diterima Bisnis, pertumbuhan lebih positif ditunjukkan 12 BPR milik pemda dibanding seluruh BPR milik swasta di Jabar selain daerah Cirebon, Tasikmalaya, dan Bodetabek, dari sisi aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana.

Direktur Pengawasan Bank OJK Kantor Regional (KR) 2 Jabar Riza Aulia Ibrahim mengatakan secara umum kinerja BPR yang dimiliki pemda mengalami perbaikan. Sementara kondisi BPR milik swasta, mengalami perlambatan atau penurunan.

“BPR milik pemda rata-rata pertumbuhan kinerjanya naik, persentase pertumbuhan BPR pemda jadi lebih besar. Sementara BPR swasta tumbuh, tetapi sejumlah BPR besar pertumbuhannya melambat,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/5).

Ke-12 BPR milik pemda tersebut yaitu, PD BPR Garut, BPR Subang, BPR Sumedang, BPR Kota Bandung, BPR Kota Sukabumi, PD BPR Sukabumi, BPR BKPD Cilamaya, PD BPR Raharja Wanayasa, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, dan PT BPR Kerta Raharja.

Dia menyebutkan BPR milik pemda di Jabar cukup terdukung dari sisi program pemerintah yang mulai berjalan terutama di daerah. Selain itu, sambungnya, pemerintah di Tanah Priangan sudah mulai melakukan penyerapan anggaran melalui BPR.

“BPR Kota Bandung misalnya, mengalami peningkatan cukup tinggi, sisi aset, dan kredit. Hal itu sejalan dengan program wali kota melalui Kredit Melati. Sementara lainnya tidak ada program khusus, misalnya Subang, tapi peningkatan asetnya tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Riza menuturkan BPR swasta masih menghadapi tantangan terkait efisiensi bank, di mana BPR cukup banyak menyerap dana tetapi belum optimal menyalurkan kredit, sehingga cost of fund (biaya dana) meningkat.

“Kami melakukan pembinaan, walaupun pada akhirnya yang menentukan adalah BPR itu sendiri. BPR harus melakukan strategi penyesuaian likuiditas dan aset disesuaikan, serta dana yang masuk harus ditempatkan di tempat produktif,” tuturnya.

Menurut dia, BPR milik pemda ataupun swasta tetap punya kesempatan untuk tumbuh di tengah ketatnya persaingan industri perbankan, lantaran memiliki pangsa pasar tersendiri yang belum tentu dapat dimasuki bank umum.

“Pada akhirnya BPR yang efisienlah yang akan survive.”

Dalam suatu kesempatan, Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sekretaris Daerah Jabar Sony Samsu Adinugraha mengatakan sejauh ini kinerja BPR milik pemerintah di Jabar sudah cukup baik dan signifikan menunjang perekonomian.

Bahkan, lanjut Sony, saat ini sudah ada empat BPR milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jabar telah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional lantaran pelayanan dan tingkat kesehatan.

“Beberapa di antaranya adalah PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, dan PT BPR Cianjur Jabar. BPR Cianjur Jabar sekarang sudah memiliki laba Rp 1 miliar, padahal sempat mengalami masalah besar,” ungkapnya.

Menurut dia, BPR di Jabar juga harus mengimplementasikan good corporate governance (GCG). Selain untuk memenuhi peraturan OJK, lanjut Sony, implementasi tersebut juga sangat penting untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing BPR.

“Melalui penerapan GCG, diharapkan BPR di Jabar bisa tumbuh lebih kuat dan bisa melayani masyarakat dengan baik, sehingga perekonomian Jabar bisa menggeliat sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.