Bisnis.com, JAKARTA- Pebisnis asal Negeri Kanguru, Richard Pratt, menilai yang dibutuhkan guna mensukseskan proyek bukan hanya diri ini turut serta di dalamnya. Yang lebih penting ialah bagaimana bisa menumbuhkan komitmen atas proyek tersebut.
Pratt mengatakan, “Doronglah orang-orang Anda berkomitmen untuk sebuah proyek bukan hanya terlibat di dalamnya”.
Agaknya, yang dia maksud ialah tidak hanya menjalankan tetapi juga memiliki keterikatan spirit terhadap proyek tersebut.
Intinya, yang perlu digarisbawahi adalah kata; komitmen. Kata inilah yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan atas peran sertanya dalam proyek fenomenal di sektor ekonomi domestik, yakni pengampunan pajak alias tax amnesty.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyatakan pihaknya memiliki komitmen besar terhadap program pengampunan pajak. Komitmen ini tercermin dari dukungan otoritas melalui pembentukan satuan tugas khusus (satgas).
“Satgas ini khusus melibatkan seluruh jajaran fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan,” katanya.
Satuan tugas khusus tersebut dimandatkan untuk menformulasi kebijakan strategis OJK. Hal ini tampak dari penerbitan Peraturan OJK yang mendukung instrumen investasi yang bisa dipilih wajib pajak untuk menampung dana repatriasi.
Selain itu, ada beberapa peraturan tambahan untuk memperjelas langkah-langkah dalam melakukan investasi dana repatriasi. OJK juga menyataka telah melakukan aspek pengawasan dana repatriasi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Kami memberikan masukan dalam penunjukkan lembaga jasa keuangan sebagai gateway untuk menerima dana repatriasi program amnesti pajak,” tutur Muliaman.
Komitmen otoritas, imbuh dia, juga terlihat dari keterlibatan dalam penyusunan peraturan pemerintah. Peraturan ini menjadi infrastruktur pendukung dalam formulasi dan implementasi pengampunan pajak.
OJK juga mengklaim berpartisipasi aktif dalam sosialisasi pengampunan pajak baik secara teknis kepada kepada lembaga jasa keuangan yang ditunjuk sebagai gateway, maupun bank persepsi.
Program tax amnesty tersebut dinyatakan pemerintah menjadi salah satu pendorong kepercayaan diri kalangan perbankan atas kinerja pada 2017. Pasalnya, pengampunan pajak dapat dipakai membiayai infrastruktur.
Doddy Arifianto, Direktur Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, berpendapat, terkait dana repatriasi tax amnesty, apabila pemerintah dapat menyiapkan instrumen dan regulasi yang menarik dana lebih besar maka dana ini akan menjadi sumber pendanaan bagi pertumbuhan ekonomi.
Likuiditas perbankan pada bulan-bulan mendatang diyakini bakal terus tertolong sejalan masuknya dana repatriasi dari program tax amnesty yang jumlahnya diperkirakan terus bertambah. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini harus digarap dengan komitmen tinggi untuk menjalankannya secara rapi.
