Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah daerah dalam komposisi dana pihak ketiga (DPK).
Wakil Pemimpin Divisi Komunikasi Korporat BJB Asadi Budiman mengatakan, porsi dana pemda di dalam tubuh BJB semakin rendah. Ini menjadi pelecut bagi perseroan untuk terus melakukan pengalihan profiling dana dari mayoritas pemerintah daerah menjadi pihak ketiga lain.
“Per Maret 2017, komposisi dana pemda yang ada pada kami tinggal 45%, biasanya melimpah dana pemdah pada awal tahun karena berbagai macam dana masuk dan belum dipakai,” ucapnya menjawab Bisnis, Minggu (7/5/2017).
BJB menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat sebetulnya secara tidak langsung mendorong agar bank pembangunan daerah (BPD) seperti BJB semakin mandiri. Sebut saja, kebijakan mengganti dana transfer daerah dari tunai menjadi nontunai apabila penyerapan anggaran oleh pemda tidak maksimal.
Sejalan dengan itu, BJB mengaku optimistis porsi dana pemda akan semakin berkurang. Guna menjaga likuiditas maka manajemen BPD dituntut untuk kreatif mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih andal, misalnya dana pihak ketiga dari masyarakat.
“Yang membuat BPD tergantung kepada pemda akrena memang dana kas mereka di simpan pada kami. Kami ingin menggali lebih jauh potendi pendanaan dari masyarakat, makanya kami genjot layanan online BJB,” tutur Asadi.
Opsi lain yang bisa dilakukan BPD untuk memperkuat pendanaan, imbuhnya, ialah mencari sumber pendanaan secara nonkonvensional melalui penerbitan obligasi maupun medium term notes. Selain ini, bank daerah juga harus lebih rajin terlibat dalam penyaluran kredit yang tenornya panjang.
.jpg?w=300&h=221)
