Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 20172-2022 yang dipilih oleh Komisi IX DPR, Wimboh Santoso, menyiapkan sejumlah program prioritas dalam sektor perbankan, yakni menyangkut kredit bermasalah dan likuiditas.
"Ini kan NPL [nonperforming loan] meningkat, tentunya bagaimana prioritas kami bagaimana NPL itu bisa segera teratasi, salah satunya dengan mempercepat restrukturisasi," katanya usai jumpa pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Namun, Wimboh mengaku belum dapat memastikan apakah OJK akan merevisi peraturan relaksasi restrukturisasi. Dia bilang perlu kajian yang lebih dalam terkait permasalahan NPL dengan memperhatikan kondisi industri.
Hingga kuartal I/2017, NPL perbankan tercatat masih di level 3,04%, turun dari NPL Januari dan Februari yang masing-masing sebesar 3,1% dan 3,16%.
Untuk pencegahannya, OJK akan mendorong pembinaan debitur oleh perbankan sehingga mitigasi risiko dapat ditingkatkan. "Kami akan lihat faktanya dulu sejauh mana kedalaman permasalahan NPL ini," ujarnya.
Terkait target pertumbuhan kredit dua digit, Wimboh belum merasa perlu untuk merevisi target yang sudah dipatok OJK yakni sebesar 11%-12%.
Baca Juga
"Untuk sekarang ini, kami ikuti saja dulu 11%-12%, nanti akan kami lihat kalau sudah di dalam."
Dia melanjutkan, pertumbuhan kredit harus diukur dengan memperhatikan sejumlah faktor, seperti kekuatan permodalan bank, likuiditas industri dan per bank, serta permintaan kredit.
Secara umum, dia menilai kondisi permodalan perbankan dan regulasi perbankan masih cukup kuat dan memiliki daya lentur yang jauh lebih bagus dibandingkan kondisi sebelum krisis 1997 - 1998.
Adapun, khusus untuk solusi penguatan likuiditas, OJK akan mengoptimalkan sejumlah instrumen pendanaan untuk manarik masuknya modal baik dari asing maupun dari dalam negeri.
Sebagai contoh, dia menyebutkan tentang sekuritisasi proyek infrastruktur dan proyek pemerintah lainnya. OJK juga mendorong pendalaman pasar modal dengan menambah investasi seperti commercial paper (surat berharga komersial).
"Commercial paper ini sudah banyak di internasional. In untuk orang yang butuh atau kelebihan uang jangka pendek atau kurang dari dua bulan. Kami akan fasilitasi untuk mempercepat prosesnya," ujarnya.
Fokus pekerjaan rumah lainnya, lanjut Wimboh, terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan pemahaman dan akses terhadap produk keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil.
"Kami akan optimalkan penggunaan teknologi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam produk perbankan tetapi juga dalam proses edukasi agar lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Secara keseluruhan, Wimboh menyatakan OJK tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keuangan tetapi harus berperan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi intermediasi perbankan dan pasar modal.
Setiap program OJK akan diarahkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.
