Bisnis.com, PADANG—Manajemen PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mengajukan tambahan modal kepada pemegang saham sebesar Rp560 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.
Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyebutkan injeksi modal itu penting guna meningkatkan modal perseroan untuk kebutuhan pembiayaan dan ekspansi bisnis.
Apalagi, sepanjang awal tahun ini kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) baik dari dana murah atau current account saving account (CASA) melalui tabungan dan giro maupun dari deposito cenderung melambat.
Begitu pula dengan kinerja pembiayaan, secara industri tidak tumbuh signifikan karena lemahnya pergerakan ekonomi.
“Kecenderungannya di awal tahun ini masih sulit. Ekonomi bergerak lambat, jadi kami di perbankan juga mesti kerja keras,” katanya, Selasa (1/8/2017).
Dia menuturkan perseroan mengajukan tambahan modal melalui APDB Perubahan sebesar Rp560 miliar, guna kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Bank Nagari.
“Kami ajukan sekitar Rp560 miliar, dan masih akan dibahas lagi,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah penambahan modal yang diajukan itu tidak sepenuhnya disetujui oleh pemegang saham. Biasanya, pemegang saham hanya menyetujui maksimal sekitar 70% dari kebutuhan yang diajukan.
Adapun, pemegang saham Bank Nagari adalah Pemprov Sumbar sebesar 33% dan 19 kabupaten/kota di seluruh Sumatra Barat.
Dedy mengungkapkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan rerata 9% mengingat kinerja di awal tahun lebih rendah dari perkirakan.
Dia meyakini target pertumbuhan 9% itu masih bisa dicapai dengan meningkatkan pelayanan dan jangkauan Bank Nagari kepada nasabah di pelosok daerah.
Termasuk juga meningkatkan alokasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan Bank Nagari. Apalagi lebih dari 95% pembiayaan ke sektor produktif ditujukan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saat ini alokasi KUR Bank Nagari Rp300 miliar sudah mau habis. Nanti, kami akan ajukan lagi ke pemerintah untuk penambahan alokasi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan keterbatasan APBD menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu memberikan suntikan modal besar kepada BUMD, termasuk Bank Nagari.
“APBD terbatas, tidak bisa diharapkan semuanya dari APBD. Makanya, Bank Nagari dan BUMD lainnya harus kreatif mencari sumber pendanaan lain,” kata Irwan.
Dia mendorong menajemen Bank Nagari merumuskan pendanaan dari skema lainnya yang lebih menguntungkan untuk pengembangan jangka panjang.
Termasuk mencari sumber pendanaan melalui initial public offering (IPO) atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
