LPS Likuidasi 30 BPR di Jawa Barat

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan hingga September 2017 telah melikuidasi sebanyak 82 bank yang terdiri dari 1 bank umum, 76 BPR, dan 5 BPRS. Dari 82 bank yang dilikuidasi terdapat 30 bank beroperasi di Jawa Barat di mana 27 BPR telah dilikuidasi dan 3 lainnya sedang dalam proses likuidasi.
Thomas Mola | 27 November 2017 14:47 WIB
Stiker Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tertempel di pintu salah satu bank di Jakarta. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan hingga September 2017 melikuidasi sebanyak 82 bank yang terdiri dari 1 bank umum, 76 BPR, dan 5 BPRS.

Dari 82 bank yang dilikuidasi terdapat 30 bank beroperasi di Jawa Barat di mana 27 BPR telah dilikuidasi dan 3 lainnya sedang dalam proses likuidasi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menuturkan berdasarkan data likuidasi bank di wilayah Jawa Barat selama periode tahun 2010-2016, penyelesaiannya cukup berfluktuasi.

Pada 2016 tercatat claim recovery sebesar rata-rata 28,03%, pencairan aset/NSL sebesar rata-rata 157,95%, recovery rate sebesar rata-rata 18,70%, sementara jangka waktu penyelesaian likuidasi rata-rata mencapai 27 bulan.

"Penyebabnya bank dilikuidasi, fraud, pengelolaan yang kurang prudent, kredit topengan, pelanggaran batas minimum pemberian kredit, CAR dibawah 8%," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/11/2017).

Adapun sebaran BPR yang dilikuidasi di Jawa Barat meliputi Bogor (2 bank), Sukabumi (1 bank), Cianjur (1 bank), Garut (1 Bank), Bandung (8 Bank), Depok (2 Bank), Cirebon (1 bank), Cimahi (2 Bank), Subang (3 Bank), Bekasi (6 Bank).

Halim menjelaskan pada tahun 2016, terdapat 2 bank di wilayah Jawa Barat yang dicabut izin usahanya, BPRS Shadiq Amanah (Bandung), dan BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Bekasi). Sementara pada tahun ini, Katanya, tak ada satu pun bank di Jawa Barat yang dicabut izin usahanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak menampik jika Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tertinggi yang dilikuidasi atau ditutup oleh LPS.

Aher menyebutkan dilakukannya likuidasi pada BPR, rata-rata disebabkan kurangnya prinsip kehati-hatian. Misalnya, pemberian kredit secara jor-joran tanpa mempertimbangkan kualitas calon debitur, kredit fiktif, gratifikasi, dan lain sebagainya.

"Banyak pengusaha bank berbisnis hanya memikirkan untung. Padahal harus ada budaya perbankan yang baik," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jawa barat, bpr

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top