BTN Kembangkan KPR untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, dan Universitas Diponegoro bersinergi kembangkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program bertajuk Mikro Academy-Business-Community Government (ABCG) itu merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan Pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

“Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas,” kata Direktur Utama BTN, Maryono di Jawa Tengah, melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (27/9).

Dalam skema ini, BTN merepresentasikan dunia usaha perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. KPR BTN Mikro yang dirilis sejak 2017 lalu, adalah produk yang mengintegrasikan simpanan, pinjaman dan asuransi/penjaminan dalam skala mikro. Sementara itu, pihak pemerintah diwakili oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Badan Pertanahan Nasional.

Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri.

Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah. Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.

“Untuk menyentuh MBR, Bank BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan,” katanya.

Menurutnya, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah. MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.

Adapun, syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp 2,5 juta serta belum memiliki rumah dan tanah. MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya dapat membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektar tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.

“Dalam simulasi yang kami buat, debitur bisa mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp 38 juta dengan skema bundling KPR BTN Mikro dengan BSPS pada program ABCG ini. Untuk mencairkannya, debitur cukup menyediakan uang muka 5% atau sebesar Rp 1, 9 juta, cicilannya pun relatif ringan yaitu sekitar Rp 571 ribu per bulan selama 10 tahun,” tambahnya.

Setelah KPR BTN Mikro cair, Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi terhadap debitur sebagai syarat mendapatkan BSPS – Pembangunan Rumah senilai Rp 30 juta. “Kami menilai penyaluran BSPS bisa dimaksimalkan melalui bantuan pembiayaan yang terjangkau dengan KPR BTN Mikro."

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR melalui skim KPR BTN Mikro ABCG, Bank BTN telah menandatangani Nota Kesepahamandengan Pemkab Kendal dan Undip mengenai Pemenuhan Kebutuhan Rumah dan Lingkungan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR dengan kolaborasi ABCG di Kendal, Jawa Tengah.

“Jika pilot project ini sukses, kami akan menjajaki kerjasama dengan sekitar 30 pemerintah daerah atau kabupaten di seluruh nusantara dengan estimasi target penyaluran KPR BTN Mikro dengan skim ABCG untuk sekitar 2.000 unit , kami juga terus membuka diri dengan stakeholder properti untuk bersama-sama membantu MBR mewujudkan mimpi mendapatkan rumah yang layak,” ujarnya.

PERESMIAN KANWIL VI JAWA TENGAH

Pada saat yang bersamaan BTN juga meresmikan Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kantor cabang di wilayah jawa tengah berada di bawah pengawasan Kanwil II. Kanwil VI ini nantinya akan membawahi 649 outlet yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Maryono menyampaikan, Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkembang luar biasa. Provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 34,2 juta jiwa (data BPS tahun 2017) memberikan peluang bagi berkembangnya sektor properti yang sangat prospektif bagi BTN. Pemilihan Kendal sebagai pilot project dari KPR BTN Mikro dengan skema ABCG tidak lepas dari besarnya potensi wilayah di Jawa Tengah.

Maryono menambahkan, latar belakang pembukaan Kanwil VI juga dalam rangka peningkatan efisiensi, fokus bisnis di KPR dan kemudahan dalam koordinasi.

“Kami di Semarang juga membuka smartbranch yang mengedepankan digitalisasi dalam layanan perbankan. Smart branch ini merupakan yang kedua bagi Bank BTN,” kata Maryono usai meresmikan Kanwil VI bersama jajaran Pemda Jawa Tengah di Semarang.

Kehadiran smartbranch ini diharapkan akan meningkatkan layanan perbankan bagi masyarakat khususnya nasabah Bank BTN, seperti menabung, mengajukan kredit maupun berinteraksi dengan customer service.

Sebagai langkah awal kehadirannya di wilayah Jawa Tengah, Kanwil VI Bank BTN menggelar akad KPR Subsidi massal yang diikuti oleh sekitar 500 debitur. "Penguatan bisnis KPR saya minta menjadi fokus utama Kanwil VI sekaligus menjadi wakil dari manajemen untuk membantu program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat," tuturnya.