Bisnis.com, JAKARTA - Keengganan bank umum menyalurkan kredit ke pemda dinilai sebagai bentuk kepasifan industri perbankan dalam mencari pasar-pasar baru.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah, pemda dapat melakukan pinjaman ke perbankan untuk mendukung pembangunan di daerahnya.
“Saya sangat sependapat dengan pak Ridwan Kamil. Pemda dengan berbagai program pembangunannya adalah pasar potensial bagi perbankan dengan risiko yang terukur,” kata Piter kepada Bisnis, belum lama ini,
Dia mencontohkan skema pinjaman bank untuk pemda terkait pembangunan irigasi. Jika wilayah pertanian seluas 1.000 hektar diestimasikan butuh dana Rp100 miliar dan dana pemda untuk pembangunan irigasi hanya Rp10 miliar, maka perlu 10 tahun untuk pembangunannya.
Selain lebih lama, keterbatasan dana pemerintah akan membuat ketidakadilan sebab akan ada daerah-daerah yang didahulukan dan ada yang tertinggal.
“Dalam konteks ini pemda bisa mengambil pinjaman bank, misalnya sebesar Rp100 miliar dan membangun seluruh wilauah yang perlu irigasi. Kemudian pemda bisa mengeluarkan Rp10 miliar yang tadinya dialokasikan untuk membangun irigasi setiap tahun untuk bayar cicilan. Dengan cara ini semua diuntungkan dan tidak ada tambahan beban bagi pemda.”
Tantangannya, kata Piter, yakni bagaimana menjamin pembangunan irigasi tersebut benar-benar dilaksanakan secara baik, bersih dari KKN, bisa memacu produktivitas di masyarakat.
Meski sebenarnya potensinya besar dan risikonya terukur, menurut Piter bank umumnya terlanjur melihat bahwa pemda adalah pasar untuk BPD.
Di sisi lain, BPD yang sudah di zona nyaman juga tidak punya upaya kreatif untuk memanfaatkan kedekatannya dengan pemda untuk membuat skema dan produk pembiayaan yang baru.
“Saya kira karena bank kita umumnya tidak kreatif menciptakan pasar baru sehingga harus menunggu gagasan datang dari pemda yaitu pak RK.”
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam forum investasi di Jakarta pekan lalu menyatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan perbankan untuk mempercepat pembangunan, khususnya terkait infrastruktur. '
Pria yang akrab disapa RK itu mengeluhkan perhatian perbankan yang masih terbatas bagi pemda sebagai debitur potensial.
“Bank itu tidak pernah melihat kami sebagai konsumen. Mindset ini tidak menempel di banyak bank, padahal kami ini konsumen yang kebutuhan duitnya besar dan rutin mengutang, misalnya kasih pinjam suatu daerah Rp200 miliar buat mengaspal jalan, ini pasti dibayar dan tidak mungkin jadi kredit macet karena punya APBD,” katanya.
Menurut Ridwan, instrumen pinjaman bagi pemda selama ini baru ada di kelompok bank daerah, tapi eksposurnya tidak terlalu besar. Padahal pemda memiliki kebutuhan pendanaan yang cukup besar dan tidak akan mencukupi bila hanya mengandalkan anggaran pendapatan daerah maupun pusat.
