Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LPS : Inklusi Keuangan Indonesia Tertinggal di Asean

Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan dinilai masih tertinggal.
Destry Damayanti. /Antara
Destry Damayanti. /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan dinilai masih tertinggal jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina.

Padahal, sektor jasa keuangan memiliki peran yang penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 


Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengatakan bahwa saat ini dia melihat Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut. 


"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dikisaran 5% membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi," ujar Destry, Selasa (26/3/2019). 


Padahal, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya.


Oleh sebab itu, tegas Destry, isu pendalaman keuangan menjadi hal penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan (115 bank umum dan 1.593 BPR) yang menguasai 77,15% pangsa pasar aset. 


Sayangnya, pasar modal Indonesia, baik ekuitas, maupun obligasi masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain. 


“Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi demand (investor), suplly (instrumen), infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan,” jelasnya.


Destry menambahkan bahwa upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. 


Pendalaman keuangan menjadi sangat penting mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. 


"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukan upaya inklusi keuangan,  baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan,” kata Destry.


Dia menambahkan istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, tetapi  juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan.

Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda, tetap diperlukan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.


Asfi Manzilati, ekonom Universitas Brawijaya, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi pengembangan ekonomi syariah. Pasalnya, Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk semakin mendorong insklusi keuangan syariah bagi masyarakat. 


Perkembangan bisnis dan industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, ditandai dengan hadirnya berbagai institusi keuangan syariah. Di antaranya perbankan syariah, takaful, koperasi syariah dan pasar modal syariah, baik secara konvensional, maupun melalui media teknologi dan digital. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper