Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan bahwa pihaknya menunggu usulan nama-nama untuk mengisi jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau AJB Bumiputera dari Badan Perwakilan Anggota atau BPA AJB Bumiputera.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi saat ditemui usai rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan OJK, Kamis (27/6/2019). Dia menjelaskan, pihaknya masih menunggu rencana perseroan setelah terdapat pemberentian direksi AJB Bumiputera.
Direksi AJB Bumiputera yang dilantik OJK pada November 2018 diberhentikan oleh BPA AJB Bumpiputera belum lama ini. Pasca pemberhentian, jajaran direksi diisi oleh pelaksana tugas (PLT).
Riswinandi menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu usulan nama-nama kandidat direksi dari BPA AJB Bumiputera. Dia menjelaskan, selaku regulator, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap kandidat yang 'disodorkan' BPA AJB Bumiputera.
"Sekarang pengelolaan [AJB Bumiputera] berdasarkan anggaran dasar, jadi dari mereka semua dari BPA melakukan proses [pemilihan kandidat direksi] lagi, mengusulkan lagi, nanti kita lihat masuk gak, [lolos] fit and proper test gak," ujar Riswinandi pada Kamis (27/6/2019).
Adapun, dia menambahkan, OJK turut membantu BPA AJB Bumiputera mencari kandidat untuk mengisi kursi direksi meskipun tidak menjelaskan apakah telah terdapat nama yang diusulkan OJK atau belum.
Terkait saran tersebut, menurut Riswinandi, keputusan berada di tangan BPA AJB Bumiputera. Dia menilai bahwa keputusan pemilihan direksi merupakan kebijakan perusahaan.
"Ya [menentukan direksi] kan mereka, kami tugasnya menanyakan, bagaimana rencana kerjanya," ujar Riswinandi.
Posisi direksi AJB Bumiputera menjadi perhatian karena perseroan saat ini tengah mengalami persoalan likuiditas. Pada Senin (24/6/2019), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan bahwa AJB Bumiputera mencatatkan nilai defisit Rp20 triliun pada 2018.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menampik bahwa AJB Bumiputera mengalami defisit hingga Rp20 triliun, meskipun dia membenarkan bahwa terdapat mismatch likuiditas pada asuransi bersama tersebut. Kepada Bisnis, Wimboh menjelaskan kondisi mismatch tersebut dapat ditutup dengan polis baru dan penjualan aset.
