Kadin : Pelonggaran Makroprudensial Lebih Baik Ketimbang Moneter

Untuk mendorong angka permintaan pada industri, Bank Indonesia dipandang lebih aman melonggarkan kebijakan makroprudensial ketimbang kebijakan moneter.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  17:19 WIB
Kadin : Pelonggaran Makroprudensial Lebih Baik Ketimbang Moneter
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) berbincang dengan Ekonom Raden Pardede saat sosialisasi dan diskusi visi Indonesia 2045, di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk mendorong angka permintaan pada industri, Bank Indonesia dipandang lebih aman melonggarkan kebijakan makroprudensial ketimbang kebijakan moneter.

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Raden Pardede menyatakan untuk menambah likuiditas, bulan ini sebaiknya Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial.

"Karena harus hati-hati juga menurunkan suku bunga. Kalau The Fed arahnya menurunkan suku bunga, silahkan turunkan sebanyak penurunan suku bunga di Amerika," jelas Raden Pardede di Gedung DPR RI, Rabu (21/8/2019).

Dia menjelaskan jika Bank Indonesia terlampau agresif, yang dikhawatirkan adalah bonds market terancam dan bisa terjadi capital outflow.

"Itu yang selalu diseimbangkan. Saya pikir Bank Indonesia akan melihat itu jadi mungkin saja kalau mereka melihat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga, mereka akan melakukan," tuturnya.

Dia tak menampik ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui relaksasi BI7 Days Repo Rate (BI7DRR) ini masih berpeluang turun 25 basis poin (bps). Namun saat ini terkait kebutuhan pelonggaran ruang makroprudensial, Raden Pardede menyatakan perlu arah yang khusus. Terutama karena kebijakan makroprudensial bisa dipakai untuk kebutuhan langsung ke sektor riil.

"Misalnya khusus untuk pinjaman untuk tekstil, pinjaman untuk ini, bisa dilakukan pelonggaran dari sisi persyaratannya. Nah supaya likuiditas banyak," terang Raden Pardede.

Dia menjelaskan bahwa pada Juli 2019 Bank Indonesia sudah mulai menerapkan relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Ke depan, peluang relaksasi GWM 6% ke 5% sangat kecil. Alasannya likuiditas yang ada saat ini masih memadai. "Yang kurang kegiatan ekonomi," ujarnya

Raden Pardede mengingatkan kalau likuiditas terlampau banyak juga tidak bagus bagi perekonomian. Kini ketika likuiditas sekarang sudah ada, kredit justru agak menurun.

"Ada beberapa yang mengalami persoalan, NPL naik oleh sebab itu sekarang itu harus diberikan ruang fiskalnya masih bisa tidak, supaya ada permintaan terhadap kredit," ungkapnya.

Dia menyatakan demand saat ini agak berkurang baik dari dalam negeri ataupun demand luar negeri. Terutama permintaan dari luar negeri sekarang tengah mengalami pelemahan.

"Itulah dibutuhkan counter fiscal. Ini kalau counter fiscal ruangnya seperti apa, ini harus diatur jadi intinya fiskal dan moneter menjaga bertumbuhnya lebih smooth," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
suku bunga acuan

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top