Strategi Kupon Tinggi Pada Penerbitan Surat Utang Dinilai Keliru

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengkritisi strategi pemerintah dalam menggaet dana investor dengan penerapan kupon yang tinggi dalam penerbitan surat utang.
M. Richard
M. Richard - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  12:06 WIB
Strategi Kupon Tinggi Pada Penerbitan Surat Utang Dinilai Keliru
Karyawan mencari informasi tentang obligasi di Jakarta, Rabu (17/7/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengkritisi strategi pemerintah dalam menggaet dana investor dengan penerapan kupon yang tinggi dalam penerbitan surat utang.

Menurutnya, strategi tersebut keliru. Pasalnya, yang menjadi kepercayaan diri investor bukan soal kupon surat utang, melainkan iklim investasi yang masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kepastian hukum dan stabilitas politik, sehingga hal itu membuat investor dari luar negeri wait and see.

"Tujuan pemerintah sebenarnya ingin membuat dana investor yang diparkir di luar negeri dapat kembali ke Indonesia. Namun, strategi kupon yang tinggi ini justru menjadi bumerang dan menyerap dana pelaku industri perbankan," katanya.

Amin memprediksi likuiditas sepanjang tahun ini masih akan sangat ketat. Meski beberapa bank besar sudah mulai menurunkan suku bunga spesial depositonya, tetapi bank papan menengah dan bawah masih akan terus waswas.

Menurutnya, pelaku industri perbankan harus mulai fokus pada penghimpunan dana, dengan cara mengalihkan karyawan yang ada di kantor.

"Departemen dana ini harusnya lebih gencar dibandingkan dengan departemen lainnya. Inovasi terkait dengan digital bangking harus difokuskan. Inovasi produk tabungan dan investasinya juga," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menganjurkan regulator untuk segera memberi insentif berupa giro wajib minimum (GWM). Pasalnya, perbankan tidak akan dapat menghimpun dana secara cepat dalam kondisi yang ketat.

"GWM ini bisa menjadi alternatif. Di luar itu pemerintah juga harus memastikan investasi di dalam negeri juga dalam kondisi yang baik, sehingga tidak menambah tekanan pada kualitas kredit perbankan yang saat ini mulai melemah."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
surat utang negara, likuiditas

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top