Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah menurunkan bunga subsidi Kredit Usaha Rakyat atau KUR menjadi 6 persen dari sebelumnya 7 persen. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku awal Januari 2020.
Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah mengatakan menurunkan bunga KUR menjadi 6 persen merupakan pemborosan karena meningkatkan beban subsidi. Padahal, hasil yang diperoleh dalam penyaluran KUR tidak signifikan.
"Saya menyayangkan pemerintah tidak pernah mau mendengarkan masukan terkait dengan program KUR. Selain tidak signifikan bahkan yang terjadi justru mendistorsi pasar keuangan mikro," katanya kepada Bisnis, Selasa (12/11/2019).
Pemerintahan Presiden Joko Widodo cukup agresif memangkas bunga KUR. Penurunan kali ini merupakan keempat kalinya. Penurunan pertama dilakukan pada 2015. Saat itu, bunga KUR ditetapkan sebesar 12 persen, turun dari sebelumnya yang 22 persen.
Penurunan kedua, dilakukan pemerintah dari 12 persen menjadi menjadi 9 persen pada 2016 sampai 2017. Penurunan ketiga, dari 9 persen menjadi 7 persen dilakukan pada awal 2018 sampai sekarang. Keempat, penurunan menjadi 6 persen yang berlaku mulai awal tahun depan.
Piter melanjutkan tujuan utama KUR, yakni meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat pembiayaan jelas tidak tercapai. Padahal sudah banyak masukan, bahkan termasuk dari pemerintah sendiri seperti kajian kantor staf presiden hingga BPK.
Menurut Piter, kritik terhadap KUR sudah sangat banyak. Pasalnya, kebanyakan bank hanya mengganti nasabah kredit komersial biasa menjadi nasabah KUR.
Baca Juga
Artinya, ketika saat ini sudah demikian banyak yang diganti, perbankan kemungkinan sudah tidak punya cukup nasabah komersial yang potensial untuk diubah statusnya menjadi nasabah KUR.
Untuk itu, Piter berharap bank sudah tidak bisa lagi sekadar mengganti nasabah dari komersial menjadi KUR. Perbankan harus benar-benar mencari nasabah baru.
Piter memandang selama ini pendekatan perbankan juga masih sangat terbatas untuk masuk ke usaha mikro dan kecil. Pasalnya, usaha mikro kecil cenderung berisiko tinggi dan kebanyakan tidak bankable.
"Tidak banyak bank yang mampu masuk ke pasar kredit mikro kecil. Jadi selama pendekatannya masih sama, KUR masih menggunakan pendekatan atau persyaratan perbankan pada umumnya, usaha mikro kecil sulit untuk mendapatkan KUR," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.
Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.
Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
