“SAYA ingetin rapat tertutup ya. Minta tolong dipahami rapatnya rapat tertutup, jadi kalau rapat tertutup siapapun tidak boleh memberikan keterangan apapun,” ujar anggota Komisi XI DPR Misbakhun memotong wawancara wartawan dengan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana di depan gedung DPR, Jakarta, kemarin (18/11/2019).
Raut muka politis Partai Golkar tersebut tampak serius saat menyatakan hal itu. Sesaat kemudian dia meninggalkan lokasi.
Sebelum kejadian tersebut OJK dan Komisi XI DPR baru saja melaksanakan rapat kerja tertutup selama lebih kurang 4 jam. Ada 3 hal yang dibahas, yakni persoalan keuangan yang melanda Jiwasraya, Bumiputera, dan Muamalat.
Hanya sepenggal kalimat dari Heru yang sempat keluar setelah dihujani pertanyaan dari awak media soal Muamalat. “Pokoknya diminta mempercepat investor masuk ke sana. Udah itu saja,” katanya singkat sebelum meninggalkan DPR.
Tidak berbeda jauh dengan Heru, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga tidak memberikan penjelasan apapun terkait perkembangan penyehatan Muamalat. Dia hanya sempat melemparkan senyum kecil sebelum masuk ke dalam mobil.
Seperti diketahui, saat ini Muamalat memiliki pekerjaan rumah mencari investor yang kredibel di mata otoritas. Pembiayaan bermasalah (nonperforming financing/NPF) yang menumpuk perlu diselesaikan melalui suntikan dana segar.
Baca Juga
Bisnis mencatat setidaknya tiga kali sudah rencana penawaran umum terbatas (PUT) bank syariah tertua di Indonesia ini tertunda. Terakhir anak salah satu pendiri Muamalat, Ilham Habibie turun tangan ikut membantu mencari modal.
Pada rencana akusisi yang telah dipublikasikan, perusahaan bentukan Ilham Habibie dan SSG Capital Management Limited hendak mengakuisisi 77,1% saham baru senilai Rp2,2 triliun. Kabar terakhir konsorsium belum berhasil mendapatkan restu otoritas terkait hal tersebut, meskipun telah menyetor Rp2 triliun ke rekening penampung.
Opsi-opsi penyelamatan Muamalat pun terus bermunculan. Bank milik negara sempat disebut-sebut akan menjadi pahlawan yang dapat membenahi persoalan Muamalat. Namun Menteri BUMN Erick Thohir dalam sebuah pernyataanya kepada media membantah isu tersebut.
Adapun sebelum memutuskan rapat dilakukan secara tertutup, Komisi XI DPR sempat mencecar OJK terkait kondisi Bank Muamalat. Anggota dewan mempertanyakan pengawasan otoritas terhadap fungsi intermediasi bank.
Anggota Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati mengatakan bahwa permasalahan yang mendera Muamalat telah berlangsung sejak 2015. Namun saat rapat kerja tahun lalu, jejak digital otoritas menampilkan bank hanya kekurangan modal untuk ekspansi, tetapi belum menemukan investor yang tepat. “Tapi kami lihat tidak sesederhana itu,” katanya.
Anis menambahkan bahwa Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin menginginkan Muamalat bertahan. Pasalnya bank tersebut seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi syariah.
Mengutip laporan keuangan triwulan teranyar, kuartal II/2019, laba bank anjlok dengan diikuti kualitas aset yang kembali memburuk. Laba bersih setelah pajak bank per Juni 2019 turun 95,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp5,1 miliar. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang merosot 68,1% yoy menjadi satu penyebabnya.
Melihat lebih jauh, rentabilitas perusahaan yang loyo disebabkan oleh fungsi intermediasi yang turun 15,6% yoy menjadi Rp31,32 triliun. Ini merupakan imbas dari pengetatan likuiditas yang tengah dialami bank, sehingga perseroan tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru.
Merosotnya kinerja bank pada paruh pertama tahun ini juga ditandai dengan rasio-rasio penting yang memburuk. Rasio NPF yang sebelumnya berhasil ditekan, kembali melambung. Per Juni 2019, rasio NPF kotor naik dari 1,65% menjadi 5,41%, sedangkan rasio NPF bersih naik dari 0,88% menjadi 4,53%.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno sempat mengatakan bahwa anggota dewan dalam rapat kerja tersebut meminta ketegasan otoritas menangani kasus-kasus di industri keuangan. Dalam hal ini DPR memiliki fungsi untuk mengingatkan otoritas. “Kami mengingatkan bahwa OJK itu dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang tinggi. Itu harusnya tegas saja, jangan ragu-ragu,” katanya.
Hendrawan melanjutkan bahwa Muamalat adalah proyek percontohan syariah. Sangat disayangkan apabila bank tidak bisa menunjukan tata kelola yang baik.
Namun Hendrawan tidak mengetahui urgensi lain dalam menyelamatkan Muamalat. Dia mengaku tidak mengetahui dampak sistemik Muamalat terhadap industri keuangan di Tanah Air.
“Tapi yang jelas ini baru rapat pertama. Akan ada rapat-rapat selanjutnya terkait permasalahan ini,” kata Hendrawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
