Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengklaim upaya penyelesaian utang PT Batam Island Marina (BIM), seperti restrukturisasi serta pengalihan piutang melalui cessie telah mematuhi aturan yang berlaku.
Bahkan, permasalahan kredit di PT BIM telah selesai dan kreditnya pun telah lunas di BTN. Pengelolaan utang PT BIM pun dialihkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA).
Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul menyatakan menghormati proses hukum yang ini ditangani Kejaksaan Agung atas permasalahan kredit ke PT Batam Island Marina (BIM).
Di bawah jajaran manajemen baru, perseroan pun fokus mengakselerasi kinerja bisnis dan tetap mengedepankan asas Good Corporate Governance (GCG).
“Terkait pemeriksaan Kejagung, BTN tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku,” jelas Chaerul seperti dikutip dari siaran pers BTN, Kamis (28/11/2019).
Chaerul menambahkan adanya pemberian kredit refinancing kepada PT PPA pun telah lunas. Kredit tersebut disalurkan atas dasar sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemberian corporate line facility pada November 2018.
Baca Juga
“Kredit refinancing tersebut juga telah diselesaikan oleh PPA ke BTN, sehingga kredit atas nama PPA juga telah lunas,” ujar Chaerul.
Sementara itu, di bawah nakhoda baru, Chaerul menekankan perseroan tetap mengutamakan asas GCG dalam meningkatkan kinerja bisnisnya.
Hingga kuartal III/2019, BTN mencatatkan penyaluran kredit naik sebesar 16,75% yoy dari Rp220,07 triliun pada September 2018 menjadi Rp256,93 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Di sisi lain, pada kuartal III/2019, BTN mencatatkan pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 18,1% yoy. Dana BBTN tercatat naik dari Rp195,05 triliun pada September 2018 menjadi Rp230,35 triliun pada bulan yang sama tahun ini.
Dengan capaian penyaluran kredit dan penghimpunan dana tersebut, BTN mencatatkan kenaikan aset sebesar 16,12% yoy dari Rp272,3 triliun pada kuartal III/2018 menjadi Rp316,21 triliun.
Dihubungi terpisah, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyebutkan cessie merupakan hal yang biasa dalam bisnis industri perbankan.
Namun, kegiatan ini sangat rentan dengan berbagai macam kesalahan, dan setiap pihak perlu lebih berhati-hati.
"Saya rasa itu urusan biasa. Cuma memang semua ketentuan harus diikuti dengan sangat hati-hati. Bank-bank juga perlu menciptakan sebuah sistem legal yang rigid guna menghindari masalah hukum seperti ini," tutur Kepala Riset LPPI Lando Simatupang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=184&h=104)
