Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang masa klaim jaminan kematian menjadi lima tahun (sebelumnya dua tahun) an besaran jaminan kematian menjadi Rp20 juta (sebelumnya Rp16,2 juta).
Hal tersebut tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.
“Hak peserta dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat [2] menjadi gugur apabila telah lewat waktu lima tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis,” bunyi Pasal 26 PP ini, dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (23/12/2019).
Sebelumnya dalam PP No. 44/2015, hak menuntut itu gugur apabila telah lewat waktu dua tahun. Tak hanya itu, PP ini juga mengubah bunyi Pasal 34 mengenai Jaminan Kematian menjadi Rp20 juta.
Manfaat Jaminan kematian tersebut meliputi santunan sekaligus Rp20juta yang diberikan kepada ahli waris (sebelumnya Rp16,2 juta), santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta (sebelumnya Rp4,8 juta), biaya pemakaman sebesar Rp10 juta (sebelumnya Rp3 juta); dan beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat tiga tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (sebelumnya lima tahun).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Desember 2019
