Kementerian BUMN Bakal Rombak Direksi Asabri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan akan merombak jajaran direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) akibat adanya dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  15:21 WIB
Kementerian BUMN Bakal Rombak Direksi Asabri
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja BTN tahun 2020 di Jakarta, Jumat (10/1/2020). - ANTARA /Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan akan merombak jajaran direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) akibat adanya dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan perombakan jajaran direksi di tubuh Asabri. Meskipun begitu, dia belum dapat memastikan kapan waktu perombakan tersebut.

"Ya pasti [ada perombakan direksi], segera. [Akan dirombak pada] tahun ini," ujar Tiko di Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (13/1/2020).

Dia menyatakan bahwa masih melakukan diskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan direksi-direksi Asabri yang akan dirombak. Saat ini belum terdapat kepastian direksi mana yang akan mengalami perombakan.

Perombakan jajaran direksi tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan Kementerian BUMN bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan [Menko Polhukam] Mahfud MD. "Nanti Pak Erick dipanggil sama Pak Menkopolhukam dulu. Mungkin akhir minggu ini," ujar Tiko.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Dia meminta hal tersebut diungkap secara tuntas.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Dia menegaskan bahwa jika memang terdapat dugaan korupsi, maka harus digiring ke proses hukum supaya kejelasan dan kebenaran persoalan itu terungkap.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
asabri, kementerian bumn

Editor : Hendri Tri Widi Asworo
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top