Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditanya Pengusaha Soal Jiwasraya, Ini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kasus Jiwasraya akan ditangai secara profesional. Segala opsi penyelesaian kasus ini ditempuh untuk menjaga reputasi pemerintah.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 07 Februari 2020  |  21:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar berbincang saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2 - 2020). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment/Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar berbincang saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2 - 2020). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment/Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus ini disebut akan ditangai secara profesional.

Pernyataan Sri Mulyani itu merupakan jawaban atas pertanyaan salah satu satu pengusaha di acara Business Gathering yang diadakan oleh Apindo, Kadin, dan Hipmi di Hotel Indonesia, Jumat (7/2/2020).

Sri Mulyani mengatakan penyelesaian kasus Jiwasraya saat ini dipegang oleh Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung RI. Dia menerangkan, Kementerian BUMN dari sisi korporasi melakukan berbagai langkah untuk melihat aspek seperti kemampuan membayar, kemampuan aset, dan restruktrurisasi.

Kementerian BUMN juga akan langkah negosiasi terhadap pemegang polis Jiwasraya yang dianggap beralasan atau reasonable. Di lain pihak, Kementerian Keuangan hanya bisa mengambil tindakan apabila terbukti ada pelanggaran hukum.

"Jadi disini ada aspek [law] enferoncement kalau memang ada bukti yang sifatnya pidana. Namun, ada aspek memenuhi dan menghargai hak-hak serta GCG [good corporate governance]," katanya, Jumat (7/2/2020).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan kasus jiwasaraya, antara lain bail-in. Skema ini merupakan upaya penyelesaian permasalahan lembaga keuangan dari dalam.  Berbagai opsi tersebut ditempuh untuk menjaga reputasi pemerintah. Dia pun menegaskan Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, dan aparat penegak hukum lain akan mengupayakan segala cara untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Dia tak menampik bahwa ada orang yang tetap mencari-cari kesalahan. Namun, dia meminta masyarakat tetap sabar sampai ada keputusan hukum. "Kita coba move on, tapi tidak berarti keselahan langsung ditutup supaya orang gak belajar lagi. Ini harus dipelajari. Kami terus komunikasi dengan OJK, Pak Erick dan Kejaksaan agar bisa secepat dan seefisien mungkin dalam ranah yang kita miliki," tukas Sri Mulyani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jiwasraya
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top