Bisnis.com, JAKARTA–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif iuran BPJS yang baru saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sudah mempertimbangkan berbagai aspek.
"Memang kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak, tapi ini pilihan policy yang sudah dipertemukan seluruh aspeknya," ujar Sri Mulyani, Selasa (10/3/2020).
Ketika Perpres No. 75/2019 yang menjadi landasan kenaikan tarif dibawa ke MA dengan landasan bahwa fasilitas kesehatan harus bisa dinikmati oleh masyarakat, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya juga menggunakan landasan yang sama dalam menaikkan tarif.
Namun, ada aspek sustainabilitas sistem JKN yang juga perlu turut dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan dicabutnya satu pasal dalam Perpres, maka pemerintah pun terpaksa harus berpikir keras untuk meramu ulang cara menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.
Setiap aspek yang dipertimbangkan dalam menaikkan tarif BPJS Kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek yang lain.
Oleh karenanya, keputusan baru dalam rangka menanggulangi permasalah keuangan pada BPJS Kesehatan tidak bisa diambil hanya dengan mempertimbangkan satu pasal yang dicabut tersebut, harus dipertimbangkan secara keseluruhan.
Baca Juga
"Keputusan membatalkan 1 pasal saja itu mempengaruhi seluruh aspek sustainability dari BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
