Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Sumber Anggaran Pemerintah Sebelum BI Bisa Beli SBN di Pasar Perdana

BI bersama bersama pemerintah akan memperhitungkan seberapa besar kemampuan pasar dalam menyerap SBN dan seberapa besar kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 01 April 2020  |  12:38 WIB
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020).  Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan pembiayaan atas defisit anggaran tidak akan serta merta dilakukan dengan meminta Bank Indonesia (BI) untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.

Seperti diketahui, hal tersebut dimungkinkan melalui Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang baru diundangkan kemarin, Selasa (31/3/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak dana lain yang belum termanfaatkan seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi, dana Badan Layanan Umum (BLU), dan lain-lain. Berdasarkan catatan terakhir, SAL yang dimiliki pemerintah mencapai Rp160 triliun.

Prioritasisasi penggunaan dana-dana tersebut pun sesungguhnya sudah diamanatkan dalam Perppu. Secara berurutan, anggaran bisa bersumber dari SAL, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh BLU, hingga dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN.

"Layer pemenuhan pembiayaan ini banyak. Oleh karena kita nggak tahu seberapa lama Covid-19 dan seberapa dalam dampak ekonomi dan keuangannya, potensi BI membeli SBN di pasar perdana kita buka potensinya," ujar Sri Mulyani, Rabu (1/4/2020).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pun mengatakan sebelum melaksanakan kewenangan baru dalam Perppu tersebut, BI bersama bersama pemerintah akan memperhitungkan seberapa besar kemampuan pasar dalam menyerap SBN dan seberapa besar kebutuhan pembiayaan pemerintah.

"Kalau pasar tidak bisa absorb semua kan kita nggak mau suku bunga SBN melonjak tinggi, dengan Perppu memungkinkan BI untuk ikut di pasar perdana. Jadi kebutuhan pembiayaan terpenuhi, suku bunga tidak terlalu tinggi," ujar Perry, Rabu (1/4/2020).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia sbn sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top