Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OJK: Pemulihan Kredit Dapat Dilakukan Kurang Dari Setahun

Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan pemulihan kredit dapat dilakukan kurang dari setahun menyesuaikan dengan kondisi nasabah.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 01 April 2020  |  12:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Ketua OJK Wimboh Santoso (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Ketua OJK Wimboh Santoso (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan pemulihan kredit dapat dilakukan kurang dari setahun menyesuaikan dengan kondisi nasabah.

Menurutnya, kebijakan restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk melancarkan kredit yang bermasalah. Artinya, kredit nasabah yang terdampak COVID-19 diharapkan tidak memberatkan debitur yang sudah tidak punya pendapatan dan memudahkan usaha tersebut dapat pulih kembali.

Menurutnya, kebijakan penangguhan kredit akan diberlakukan selama satu tahun. Hanya saja, dia meyakini penangguhan kredit bisa lebih cepat dari satu tahun menyesuaikan dengan kondisi nasabah.

"Tidak mesti satu tahun, ada yang mungkin kurang dari satu tahun," katanya, Rabu (1/4/2020).

Selain itu, penilaian kolektibilitas aset berdasarkan satu pilar untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar juga penting dilakukan karena bank tidak harus membentuk pencadangan atau provisi. Kondisi ini justru akan meringankan perbankan ataupun lembaga keuangan dari segi permodalan dan likuiditas.

Keputusan terkait pemberian restrukturisasi berupa penundaan pembayaran pokok pinjaman  atau bunga akan tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah.

"Jadi ini dua sisi bahwa ini adalah baik bagi peminjam maupun yang diberikan pinjaman bisa mendapatkan insentif," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

covid-19
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top