Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Tahapan Bank Bermasalah Sebelum Dimerger OJK Selama Pandemi COVID-19

Dalam mengantisipasi dampak negatif penyebaran pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat wewenang baru yakni “memaksa” bank merger.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 05 April 2020  |  18:13 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Ketua OJK Wimboh Santoso (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Ketua OJK Wimboh Santoso (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam mengantisipasi dampak negatif penyebaran pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat wewenang baru yakni “memaksa” bank merger.

Kewenangan OJK tersebut juga diikuti dengan pemberian ancaman sanksi bagi bank yang dengan sengaja menolak atau mengabaikan dan menghambat pelaksanaan konsolidasi.

Hal ini dimuat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan aturan ini tidak akan serta merta diterapkan begitu saja.

“OJK mempunyai hak untuk memerger lebih dini, walaupun hal ini diharapkan tidak berlaku. (merger) Ini dilakukan kalau modalnya sudah betul-betul berkurang,” katanya dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/4/2020).

Wimboh menerangkan, langkah merger adalah pilihan terakhir yang akan dilakukan OJK bagi lembaga jasa keuangan yang mengalami masalah likuiditas dan permodalan di masa pandemi COVID-19 ini.

Dua tahapan yang pertama, kata dia, yakni dengan meminta bank sentral lebih akomodatif serta meminta  intervensi dari pemilik bank atau pemegang saham pengendali.

“Kami minta dari BI supaya lebih akomodatif menjaga likuiditas pasar lewat interbank call money,” tuturnya.

Kemudian, jika buffer tersebut tidak berhasil mengamankan likuiditas bank yang bermasalah, maka pada tahap berikutnya OJK akan mendorong pemilik modal mengambil solusi untuk menambah likuiditas dan permodalan.

“Kalau yang pertama tidak bisa, buffer keduanya dari pemilik atau perusahaan induk yang lakukan solusi, kami minta bikin business plan. Ini solusi sebelum otoritas lakukan merger. Jadi merger ini langkah terakhir, supaya tidak berlarut-larut dan mudah-mudahan gak perlu dilakukan. Dan kami tekankan, ini hanya bagi lembaga keuangan yang terkena dampak.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbankan OJK covid-19
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top