Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Meski Sudah Salurkan Kredit Rp253 Triliun, Direksi BTN Curhat Minimnya Akad KPR

Direktur Finance, Treasury, and Strategy BTN Nixon L. Napitupulu menyampaikan mayoriyas debitur perseoran merupakan segmen properti ataupun pembiayaan konstruksi. Adanya pandemi Covid-19 membuat linis bisnis tersebut melesu.
Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury (kiri) dan Direktur Finance, Treasury and Strategy BTN Nixon L. Napitupulu (kanan) memberikan keterangan seusai RUPST di Jakarta, Kamis (12/3/2020)/Bisnis-M. Richard
Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury (kiri) dan Direktur Finance, Treasury and Strategy BTN Nixon L. Napitupulu (kanan) memberikan keterangan seusai RUPST di Jakarta, Kamis (12/3/2020)/Bisnis-M. Richard

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN melaporkan minimnya realisasi akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya di segmen komersial.

Direktur Finance, Treasury, and Strategy BTN Nixon L. Napitupulu menyampaikan mayoriyas debitur perseoran merupakan segmen properti ataupun pembiayaan konstruksi. Adanya pandemi Covid-19 membuat linis bisnis tersebut melesu.

"'Misalnya debitur kami buruh di Cikarang, harus dirumahkan dan hanya menerima gaji pokok, dia jadi meminta adanya restrukturisasi kredit," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Hingga 24 April 2020, BTN telah melakukan relaksasi kredit kepada 24.730 nasabah dengan total outstanding Rp4,64 triliun. Adapun, sekitar 65 persen - 75 persen nasabah BTN merupakan segmen KPR subsidi.

Terkait ekspansi kredit, hingga 29 April 2020 kondisinya masih bertumbuh. Nominal kredit mencapai Rp253,25 triliun, meningkat 4,59 persen year on year (yoy). Namun, bisnis KPR cenderung melesu akibat berkurangnya permintaan.

"Kalau KPR non subsidi saat ini benar-benar mendekati berhenti, hampir tidak ada. Orang gak berani keluar rumah untuk akad ataupun ke kantor developer," jelasnya.

Adapun, untuk KPR bersubsidi dengan segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih berjalan. Permasalahannya adalah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah sudah habis pada bulan ini.

Oleh karena itu, pihaknya menunggu adanya dana tambahan dari pemerintah untuk memberikan skema KPR melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB).

"Untuk KPR subsidi permintaan masih ada, tetapi memang FLPP kami habis, sehingga menunggu stimulus untuk 160.000 unit rumah tambahan agar KPR bisa jalan lagi," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hafiyyan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper