Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan masih dalam proses audit meskipun telah terpaut tujuh bulan sejak tutup buku.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 bahwa laporan keuangan Asabri belum diaudit. Dalam laporan yang dipublikasikan beberapa waktu lalu itu pun tertulis bahwa perseroan mengalami rugi komprehensif Rp8,42 triliun dan rugi bersih Rp6,21 triliun.
Corporate Communications Officer Asabri Desy Ananta Sembiring menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan tanggapan terkait temuan BPK tersebut karena proses audit sedang berlangsung. Meskipun begitu, dia tidak menjabarkan kapan proses audit mulai berjalan.
"Saat ini laporan keuangan sedang proses audit, jadi kami menghargai proses audit yang sedang berjalan," ujar Desy kepada Bisnis, Senin (20/7/2020).
Dia menjelaskan bahwa Asabri belum dapat menyampaikan kondisi keuangannya saat ini. Berdasarkan pantuaan Bisnis, perseroan pun tidak mempublikasikan laporan keuangannya pada 2018 dan 2019 di situs resminya.
Asabri terakhir kali menyampaikan kinerja keuangannya dalam rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (29/1/2020). Saat itu, Direktur Utama Asabri Sonny Widjadja menjelaskan bahwa pada 2019 perseroan merugi Rp6,21 triliun dan mencatatkan kinerja investasi yang negatif.
Baca Juga
Risk based capital (RBC) Asabri pada 2019 tercatat -571,17%, jauh di bawah ketentuan minimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%. Pada tahun ini, RBC perseroan diperkirakan terus menurun hingga -643,49%, itu pun belum memperhitungkan adanya dampak pandemi Covid-19.
Desy menjelaskan bahwa pihaknya melakukan komunikasi yang intens dengan regulator, yakni OJK terkait kondisi keuangannya. Selain itu, manajemen Asabri pun terus berkomunikasi dengan pemegang saham, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Komunikasi Asabri dengan OJK dilakukan melalui pelaporan secara berkala, demikian juga dengab Kementerian BUMN," ujarnya.
BPK menyatakan bahwa laporan kinerja investasi Asabri yang merugi pada 2019 masih belum dapat diyakini kewajarannya. Kesalahan dalam investasi membuat dua sumber dana kelolaan Asabri menurun, yakni pertama terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), serta kedua yakni dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).
Asabri mencatatkan penurunan harga pasar aset investasi saham dana kelolaan THT, JKK, dan JKM hingga Rp5,28 triliun dan reksadana Rp2,21 triliun. Adapun, penurunan dana kelolaan AIP mencapai Rp7,52 triliun.
BPK menegaskan bahwa pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksadana dari tiga program ini, tidak dapat diyakini kewajarannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
"KAP menilai pengukuran tersebut tidak tepat dikarenakan tidak terdapat pasar aktif atas saham dan reksadana tersebut. PT Asabri (Persero) tidak melakukan asesmen atas perhitungan wajar saham dan reksadana tersebut dengan kondisi apabila tidak ada pasar aktif," tulis BPK dalam keterangannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
