Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekonom Indef: Dewan Moneter Seperti Kembali ke Zaman Jahiliah

Dewan Moneter dianggap suatu kemunduran dan dapat menganggu kerja bank sentral. Padahal, independensi bank sentral sangat penting bagi investor untuk bisa percaya bahwa kebijakan di sektor keuangan dan moneter diambil secara objektif.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 01 September 2020  |  17:09 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/2/2020). Bisnis - Abdurachman
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/2/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan wacana pembentukan Perppu reformasi sistem keuangan hingga pembatasan fungsi Bank Indonesia ibarat Indonesia kembali ke zaman jahiliah.

Dradjad menyampaikan, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dan hampir seluruh negara demokratis di dunia menjunjung tinggi independensi bank sentral.

Bahkan, dia menyebut kepala negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat pun tidak berhak mengintervensi kebijakan lembaga moneter tersebut.

"Jangan memakai pistol politik memaksa mereka membuat kebijakan, apalagi ada istilah Dewan Moneter, makanya ini kita kembali ke jaman jahiliah," katanya dalam Forum Diskusi Finansial Bisnis Indonesia, Selasa (1/9/2020).

Dradjad mengingatkan akan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional saat krisis 1997-1998. Menurutnya, independensi Bank Indonesia yang diamputasi bisa mengakibatkan hal yang sama.

"Jangan kaget kalau banyak masalah kredit macet. Kita pernah kecolongan kasus Century, jadi independensi penting sekali bagi Bank Indonesia," katanya.

Dia menuturkan, independensi bank sentral sangat penting bagi investor untuk bisa percaya bahwa kebijakan di sektor keuangan dan moneter diambil secara objektif dan telah melalui analisis yang valid dan ilmiah.

"Kita sudah pernah lihat [kasus] seperti BLBI, kalau keracunan politik tubuhnya akan sakit, tolong politik jangan masuk ke keuangan," jelasnya.

Lebih lanjut, katanya, peran BI dalam pembelian surat berharga negara [SBN] dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sudah mendapat banyak kritikan dan dianggap tidak lagi independen oleh pelaku pasar.

"Ekonom di pemerintah tolong jangan berilusi seolah-olah kalau independensi dicabut, maka ekonomi akan lebih baik. Kalau logika ini benar, kenapa negara maju tidak mencabut independensi itu?"

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia kebijakan moneter Dewan Moneter
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top