Bisnis.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas terkait dengan perkembangan mega merger anak usaha syariah bank BUMN.
Ketua Umum PP Muhammadiyah kantor Yogyakarta Haedar Nashir menuturkan penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.
Namun, dia berharap PT Bank Syariah Indonesia, nama baru untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRIS), sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara pada umumnya hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat.
"Pengelolaan dan manajemen BSI harus benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan akuntabel sehingga sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tidak ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya," katanya dalam konferensi pers PP Muhammadiyah, Selasa (22/12/2020).
Sayangnya, pihak Muhammadiyah tak menerangkan lebih lanjut kekurangan dari transparasi dan akuntabilitas BSI. "Kami hanya memberi pernyataan tanpa dapat menerima pertanyaan lebih lanjut," katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya sikap resistensi terhadap mega merger paling kuat disuarakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Dia meminta keberpihakan yang lebih tinggi untuk pengembangan UMKM. Menurutnya, bank syariah dibentuk bukan untuk tujuan go global dan lebih banyak membantu pengembangan bisnis korporasi.
"Aturan pembiayaan 20% untuk UMKM saat ini saja belum terpenuhi. Jika bank syariah ini didorong untuk membiayai korporasi, mau jadi apa ekonomi kita. Kesenjangan ekonomi akan semakin meningkat," katanya.
Anwar pun menambahkan janji untuk multiplier effect yang lebih baik dengan pembiayaan korporasi pun tidak pernah terwujud. Korporasi selalu memiliki cara untuk melakukan monopoli bisnis yang terus mematikan UMKM.
Dia menegaskan rencana penarikan dana bukan aksi, melainkan reaksi dari tindakan pemerintah yang tidak pro terhadap UMKM. Sebagai informasi, aksi untuk penarikan dana dari beberapa lembaga dalam kelolaan Muhammadiyah memang cukup santer dalam beberapa pemberitaan.
Meski demikian, tak sedikit pula adanya dukungan langsung dari beberapa kelompok dalam Muhammadiyah terhadap pembentukan BSI. Anwar dianggap bukan tokoh yang sepenuhnya independen. Dia memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
