Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi XI DPR meminta perbankan lebih hati-hati dalam pengelolaan kredit restrukturisasi selama masa pandemi. Debitur wanprestasi yang lama tertinggal di laporan keuangan jangan mendapat keringanan sama seperti debitur potensial yang terdampak pandemi.
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan kualitas kredit perbankan masih tampak stabil. Namun, hal tersebut lebih dikarenakan relaksasi restrukturisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perbankan juga memanfaatkan sumber dayanya sendiri untuk memitigasi pelemahan kualitas kredit dengan alokasi pencadangan kredit yang tak kecil.
Menurutnya, perbankan tetap harus memiliki skenario yang ketat dalam pemantauan kualitas kreditnya. Banyak debitur yang sudah jelas mengalami kesulitan sebelum pandemi.
"Ya, kita tahu semua, banyak juga NPL dan restrukturisasi ini berasal dari carry over sebelumnya. Sebagian bank, khususnya swasta mungkin bisa cepat hapus buku dan bahkan hapus tagih. Bank pemerintah hanya bisa hapus buku, tanpa hapus tagih sehingga membuat laporan keuangan semakin berat," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR, Kamis (4/2/2021).
Dia menyampaikan perbankan jangan sampai punya persepsi too big to fail. Debitur wanprestasi harus cepat diselesaikan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih ringan ke depan.
"Bahkan kami sebenarnya mendorong penanaman modal negara itu dilakukan ke perbankan, bukan BUMN riil yang laporan keuangannya sudah merah. Bahkan semakin parah ketika dapat suntikan modal baru," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
