Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Hari Tua atau JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan defisit Rp14,75 triliun pada akhir 2020.
Hal tersebut tercantum dalam dokumen terkait kebijakan dan penanganan defisit program JHT yang diperoleh Bisnis. Tertulis bahwa terdapat masalah solvabilitas dana JHT yang harus diselesaikan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, direksi BPJS Ketenagakerjaan diharuskan meminta saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas terkait pengelolaan investasi. Hal tersebut menindaklanjuti Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020 atas BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam laporan valuasi aktuaris, laporan keuangan audited, rekapituliasi rasio kecukupan dana (RKD), dan laporan keuangan JHT per 30 September 2020, tercatat bahwa RKD program JHT mengalami defisit Rp22,76 triliun. Pada penghujung kuartal III/2020 itu, RKD berada di posisi 89,55 persen.
"Posisi solvabilitas 31 Desember 2020 sudah membaik di level 95,92 persen dengan defisit sebesar Rp14,75 triliun," tertulis dalam dokumen yang diperoleh Bisnis.
Selain nilai defisit, dokumen itu pun mencantumkan komposisi investasi seluruh program BPJS Ketenagakerjaan di instrumen pasar modal. Tertulis bahwa alokasi investasi saham dan reksadana yang pada 31 Desember 2019 sebesar 30,8 persen turun pada akhir 2020 menjadi 27,3 persen.
| Baca Juga : KSPI: Jangan Sampai Kasus Kerugian Jiwasraya dan Asabri Terjadi di BPJS Ketenagakerjaan! |
|---|
Data itu sejalan dengan pemaparan BPJS Ketenagakerjaan pada 18 Januari 2020, yakni alokasi penempatan di saham sekitar 17 persen dari total investasi, reksadana sekitar 8 persen, dan investasi langsung 1 persen. Bisnis memperoleh data bahwa investasi langsung itu berupa kepemilikan 857,7 juta lembar saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI.
"BPJS Ketenagakerjaan telah membentuk Tim Solvabilitas Program JHT bersama tim Investment Crisis Protocol [ICP] sesuai SPRIN/559/092020 sebagai upaya memperbaiki kondisi solvabilitas program JHT," tertulis dalam dokumen tersebut.
Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja membenarkan adanya defisit program JHT. Menurutnya, masalah solvabilitas tak lepas dari gejolak kinerja pasar modal.
Menurutnya, terdapat dana dalam portofolio aset JHT yang diinvestasikan di instrumen saham dan reksadana. Hal tersebut membuat kinerja investasi terpengaruh terpapar kondisi pasar, sehingga kenaikan dan penurunan aset tergantung dengan kondisi bursa.
"Karena kondisi penempatan dana terpengaruh fluktuasi pasar modal. Untuk angka pasti Desember 2020, harus menunggu audit Kantor Akuntan Publik KAP, pasti akan kami umumkan," ujar Utoh kepada Bisnis, Rabu (10/2/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
