Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Cabut Izin Dian Mandiri Multifinance, Nasabah Harus Bagaimana?

Pencabutan izin usaha itu berlaku sejak 22 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D.05/2021.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 21 Maret 2021  |  02:09 WIB
Multifinance - Istimewa
Multifinance - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Dian Mandiri Multifinance dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan itu tidak beroperasi lagi dan diwajibkan untuk memberikan informasi dengan jelas kepada para debitur.

Pencabutan izin usaha itu berlaku sejak 22 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D.05/2021. Adapun, informasi pencabutan izin tersebut diumumkan oleh OJK pada pekan ini.

Otoritas tidak merinci penyebab Dian Mandiri Multifinance memperoleh pencabutan izin usaha. Namun, Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK Anggar Budhi Nuraini menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sanksi yang diterapkan oleh otoritas dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tulis Anggar dalam pengumuman nomor PENG-13/NB.1/2021 yang dikutip Bisnis pada Sabtu (20/3/2021).

Perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Graha Dian, Jalan Raya Panjang Nomor 2A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan.

OJK pun mewajibkan Dian Mandiri Multifinance memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Hal tersebut disertai kewajiban untuk menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan OJK (POJK) 47/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaannya.

"Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh debitur PT Dian Mandiri Multifinance yang telah melakukan pelunasan pinjaman untuk menyampaikan permohonan pengkinian data debitur kepada OJK," tertulis dalam pengumuman itu.

Debitur dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit. Permohonan itu dapat dikirimkan ke surel (email) [email protected]


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

multifinance OJK nasabah
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top