Bisnis.com, JAKARTA – Dunia perbankan dianggap memiliki peran penting dalam memperkuat UMKM selain menyalurkan bantuan bentuk tunai dari pemerintah.
Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan perbankan sebenarnya dapat melakukan layanan non-keuangan untuk para pelaku UMKM, selain melakukan transfer bantuan tunai dari pemerintah.
Misalnya, perbankan dapat memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta melakukan matching (pencocokan) jenis usaha antara satu debitur dengan debitur lainnya.
“Jadi ketika ada kenaikan angka debitur atau angka nasabah dari perbankan, mereka akan menggunakan itu sebagai business matching. Jadi yang satu misalkan perusahaan bahan baku, satunya lagi industri pengolahan, bank itu memiliki data lengkap sehingga bisa di-matching-kan,” kata Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (28/4/2021).
Menurut Bhima, hal tersebut dapat menambah peran aktif perbankan selain bantuan tunai dari kebijakan fiskal pemerintah. Terutama, pada sisi pengawasan lapangan. Pasalnya, Bhima mengatakan banyak pengguna fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk modal kerja.
“Karena banyak juga kejadian khususnya di luar Jawa, dulu ada program KUR (kredit usaha rakyat) sebelum sekarang lebih ketat, itu uangnya bukan digunakan untuk modal kerja, tapi digunakan untuk barang-barang konsumtif,” jelasnya.
Di luar penyediaan layanan non-keuangan dari perbankan untuk UMKM, Bhima menyarankan rekomendasi lainnya untuk memperkuat UMKM dari sisi moneter atau perbankan dan fintech. Misalnya, mendorong invoice financing dan supply chain financing dan mendorong efisiensi operasional perbankan.
Lalu, peningkatan platform Securities Crowdfunding (SCF) serta mekanisme reward and punishment agar fintech peer to peer (P2P) dan bank digital fokus pada sektor produktif.
Sementara di sisi fiskal dan BUMN, Bhima menyarankan untuk mendorong linkage antara BUMN dan UMKM, membantu sisi demand di masyarakat dengan penanggungan PPN oleh pemerintah, serta memastikan subsidi ongkir tepat sasaran.
Selain itu, penanggungan iuran BPJS Kesehatan pekerja sektor informal/UMKM oleh pemerintah dan memperbesar bantuan modal kerja UMKM.
