Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Dukung Gerakan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat

Wapres mendukung konversi Bank Nagari menjadi bank Syariah yang merupakan cita-cita dan keinginan masyarakat Sumatera Barat.
Kantor Bank Nagari, Padang./bank nagari
Kantor Bank Nagari, Padang./bank nagari

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung gerakan ekonomi syariah oleh Provinsi Sumatera Barat seiring dengan konversi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) menjadi bank syariah.

Hal tersebut disampaikan dalam Festival Muharram dan Kemerdekaan RI Tahun 2021 pada Selasa (10/8/2021). Wapres mengatakan Sumatera Barat memiliki modal yang kuat dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kultur adat dan masyarakat Sumatera Barat yang agamis dan mengacu kepada Tigo Tungku Sajarangan Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tentu akan menjadi pelecut bagi hijrah muamalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah," katanya.

Untuk itu, Wapres menekankan saat ini sudah waktunya Indonesia berada di depan menjadi pelopor penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang tidak saja sesuai dengan aturan agama, tetapi juga berkeadilan, kompetitif dan menguntungkan.

Salah satu upayanya, Wapres mendukung konversi Bank Nagari menjadi bank syariah yang merupakan cita-cita dan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Konversi Bank Nagari menjadi bank Syariah juga sejalan dengan upaya pemerintah yang fokus pada pengembangan industri halal, penguatan keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan kerwirausahaan syariah.

Selain itu, gerakan Minangkabau Berwakaf dapat menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat Sumatera Barat dan membantu perekonomian kelompok masyarakat miskin. Untuk itu, Wapres mendorong agar Sumatera Barat dapat mendorong wakaf produktif.

"Masyarakat Sumatera Barat yang terkenal dengan para perantau yang sukses di berbagai daerah maupun di luar negeri merupakan potensi yang harus diaktifkan dalam bentuk kolaborasi," ungkapnya.

Saat ini, Bank Nagari masih menunggu proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan batas waktunya hingga Oktober 2021. Adapun, Pemprov Sumatera Barat juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk disampaikan kepada DPRD.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan ekonomi syariah dan masyarakat Minangkabau ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Menurutnya hal ini menjadi modal yang baik bagi pengembangan ekonomi syariah tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat nasional.

"Apalagi, saat ini provinsi Sumatera Barat telah ditunjuk menjadi salah satu propinsi pilot project wakaf di tingkat nasional oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

Adapun potensi wakaf yang dimiliki masyarakat Sumatera Barat, sambung Mahyeldi, akan sangat bermanfaat untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat seperti di bidang pertanian, peternakan, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata.

“Maka melalui kegiatan Festival 1 Muharam 1443 H dan (HUT) Kemerdekaan ini tentu akan menambah semangat dan dorongan seluruh stakeholder untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan juga akan memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper