Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Sempurnakan Aturan Rencana Bisnis BPR dan BPRS

OJK merilis aturan baru karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini.
Khadijah Shahnaz
Khadijah Shahnaz - Bisnis.com 31 Agustus 2021  |  14:39 WIB
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis peraturan OJK (POJK) No. 15/POJK.03/2021 tentang rencana Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Beiled anyar itu dirilis oleh OJK pada Selasa (31/8/2021).

POJK No. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS merupakan penyempurnaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS yang disusun karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini.

Beleid tersebut berkaitan dengan rencana bisnis, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS, dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip.

Adapun pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini adalah penyesuaian definisi sehubungan dengan penggabungan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis menjadi laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis.

Dalam penyempurnaan ini pun, OJK akan menyesuaikan kewenangan dalam meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana bisnis dan penyesuaian kriteria perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR dan BPRS.

Selain itu penggabungan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis menjadi laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis dan penajaman fokus muatan laporan.

Terakhir, akan ada penyesuaian sanksi bagi anggota Ddreksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban penyusunan RBB oleh direksi dan persetujuan RBB oleh dewan komisaris, serta BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis.

Pada saat POJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana diatur dalam POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR dan POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang BPRS tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.

POJK ini juga mencabut POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK bpr peraturan ojk bprs
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top