Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Tok! DPR Setujui Suntikan PMN Rp5,48 Triliun untuk BNI dan BTN

Rapat Kerja Komisi VI bersama BUMN menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2022, dengan rincian BNI sebesar Rp3,5 triliun dan BTN sebesar Rp1,98 triliun
Dionisio Damara
Dionisio Damara - Bisnis.com 22 September 2021  |  20:28 WIB
Tok! DPR Setujui Suntikan PMN Rp5,48 Triliun untuk BNI dan BTN
Gedung DPR - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah penguatan modal untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) lewat penyertaan modal negara atau PMN resmi disetujui oleh DPR RI.

Rapat Kerja Komisi VI bersama BUMN menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2022, dengan rincian BNI sebesar Rp3,5 triliun dan BTN sebesar Rp1,98 triliun

“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan PMN tahun anggaran 2022 untuk Bank BTN dan BNI,” ujar Pemimpin Rapat Kerja VI DPR RI, Aria Bima, pada Rabu (22/9/2021).

BNI menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang membutuhkan PMN karena rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut menurun ke kisaran level 19,7 persen hingga 16,71 persen sejak 2016 hingga 2020.

Sampai dengan semester I/2021, CAR dari emiten bank bersandi BBNI ini tercatat sebesar 18,18 persen atau lebih tinggi dibandingkan akhir Juni 2020 yang tercatat 16,71 persen.

Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir mengatakan untuk beberapa bank apabila CAR sudah menurun, maka dibutuhkan penguatan dari sisi permodalan.

“Selain ke capital market untuk menerbitkan instrumen guna penguatan modal, cara lain adalah dengan mengajukan PMN,” ujar Silvano.

Menurutnya, selain menguatkan CAR, suntikan PMN juga memberikan ruang lebih bagi bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Namun, upaya itu terkendala karena syarat bank untuk memberikan kredit tertahan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), yang merupakan persentase dari modal.

“Jadi, memang modalnya harus cukup. Nah, penambahan modal tersebut tentunya bisa diberikan untuk pembiayaan investasi, semisal infrastruktur, juga bisa memastikan bahwa ruang atau BMPK cukup untuk kredit ke segmen kecil agar mendorong recovery,” tuturnya.

Silvano menyatakan bank pada dasarnya adalah lembaga intermediasi yang berperan dalam pembangunan nasional, melalui kontribusi penyaluran dana pada setiap aktivitas bisnis di seluruh sektor industri.

Oleh karena itu, lanjutnya, perbankan harus menjaga aspek kesehatannya. Di antaranya memastikan modal bank cukup, serta menjaga kualitas aset perbankan.

Sementara itu, BTN akan memperkuat modal lewat rights issue. Dana hasil dari aksi korporasi tersebut akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan beberapa opsi penyuntikan modal tahun depan. Di antaranya melalui PMN dan total penghimpunan dana dari penerbitan saham baru.

Dia menyampaikan perseroan saat ini sudah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk ekspansi kredit pemilikan rumah. Haru juga menilai kondisi ekonomi tahun depan lebih kondusif untuk optimalisasi modal.

Di sisi lain, Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2022 senilai Rp7,5 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

btn dpr bni pmn bank bumn
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top