Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperluas peran industri teknologi finansial urun dana atau securities crowdfunding (SCF) untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengungkap bahwa upaya ini merupakan salah satu jawaban dari survei Asian Development Bank terhadap UMKM di Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Pada 2020 sekitar 50 persen UMKM menutup usahanya, 88 persen kehabisan kas dan tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan, serta sekitar 60 persen mengurangi tenaga kerja.
Selain itu, OJK melihat kontribusi platform SCF masih sangat kecil, di mana sampai akhir Desember 2020 jumlah penerbit UMKM yang mmemanfaatkan 4 penyelenggara SCF baru 129 penerbit dengan jumlah penghimpunan dana Rp191,2 miliar.
"Dibandingkan total UMKM dari data pemerintah yang mencapai 64 juta pelaku usaha, kontribusi masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, OJK terus memperluas dan mempermudah usaha yang bisa ikut menerbitkan saham atau surat utang lewat platform SCF, supaya bisa berkontribusi untuk perekonomian di daerahnya masing-masing," ujarnya dalam Sosialisasi Securities Crowdfunding di Wilayah Sumatra Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi UMKM, Senin (18/10/2021).
Turut hadir, Mohammad Agung, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) sekaligus CEO PT Dana Investasi Bersama (FundEx) yang menjelaskan bahwa regulasi OJK terbukti telah memperbesar peluang para pemain untuk memperbesar pengaruhnya.
Baca Juga
Buktinya, FundEx sendiri sebagai platform yang berupaya mengincar penerbit UMKM digital dan industri kreatif, baru saja memperoleh izin OJK pada kuartal III/2021. Menemani 6 platform urun dana lain yang sudah terlebih dahulu mengantongi izin OJK, yaitu Santara, Bizhare, CrowdDana, LandX, Danasaham, dan Shafiq.
"Selain 7 pemain termasuk FundEx, nantinya akan ada total hampir 40 platform yang tengah mengajukan permohonan izin untuk meramaikan industri. Terbagi platform konvensional tanpa melayani penerbitan sukuk, platform full syariah, dan platform konvensional namun turut melayani penerbitan sukuk," ungkapnya.
Terkini, platform yang sudah berizin telah memiliki total lebih dari 472.000 member, menerbitkan saham atau surat utang dari 183 penerbit UMKM, dengan dana yang dihimpun mencapai Rp377,17 miliar per pertengahan Oktober 2021.
"ALUDI berharap pada tahun depan ada 500.000 member lagi yang berminat menjadi investor urun dana, UMKM yang mau menggelar penerbitan atau listing mencapai 250 usaha baru dari potensi hingga 750 usaha, serta penghimpunan Rp550 miliar dari potensi kebutuhan market total Rp1 triliun," tambahnya.
Nantinya, pemain konvensional tanpa melayani penerbitan sukuk yang tengah memproses izin, antara lain Udana.id, Propertilord, Greenfund, Benihbersama.id, Punyabersama, Sfund, Danamart, Prodana, Ekuid, Visiku, Dakumu, Propertree, Byznis, Swadaya, Bursadana, NEST, Bursareid, dan AngelInvestor.
Sementara platform full syariah yang tengah memproses izin, yaitu E-syirkah, Urun-RI id, Vestora, Xaham, Aamira, dan Ternakbisnis id. Terakhir, platform konvensional namun turut melayani penerbitan sukuk, yang tengah memproses izin, antara lain Fulusme, Pramdana, LBS Urundana, Julizar, Urunmodal, serta Pakarmodal.
Sosialisasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah, Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatra Bagian Utara, Yusup Ansori, serta Kepala Kantor OJK Regional 7 Sumatra Bagian Selatan, Untung Nugroho, yang mengungkap besarnya potensi UMKM di Sumatra untuk mendapatkan pendanaan lewat platform SCF.
Sumatra kaya akan UMKM di sektor perdagangan dan waralaba, serta pelaku usaha mikro sampai menengah yang ikut mengerjakan proyek-proyek pemerintah lewat tender. Harapannya, mulai banyak investor SCF yang mulai tertarik untuk 'chip-in' bisnis-bisnis yang berbasis di Sumatra, yang potensinya tak kalah besar dengan bisnis di kota-kota besar di Pulau Jawa.
Adapun, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Luthfi Zain Fuady menjelaskan bahwa pihaknya bersama ALUDI memberikan kemudahan persyaratan dan pendampingan buat UMKM yang berminat memperoleh pendanaan via platform SCF.
Luthfi menyarankan agar UMKM atau perusahaan rintisan (startup) tak ragu menghubungi platform SCF terlebih dahulu untuk bertanya-tanya, tak perlu pusing duluan karena terlalu memikirkan persiapan persyaratan pendanaan.
Pasalnya, berdasarkan penelitian, 50 sampai 60 persen bisnis UMKM dan startup di Indonesia kerap mati hanya dalam 3 tahun pertama sejak berdiri akibat sulit berkembang dan naik kelas, akibat tidak ada pendanaan lanjutan.
Lewat penerbitan di platform SCF, pelaku UMKM dan startup akan 'dipaksa' naik kelas, karena mulai memikirkan tata kelola yang baik, pelaporan keuangan yang rapi, sampai cara berkomunikasi dengan para investor SCF.
"Sampaikan saja kepada platform, proyeknya apa, enaknya menerbitkan saham atau surat utang. Pelaku usaha bisa memperoleh maksimal Rp10 miliar dalam setahun. Kalau sudah siap, akan ditawarkan oleh platform, yang mereka sudah punya kelompok-kelompok investor masing-masing. Jadi, tidak usah repot-repot dan waktunya habis untuk mencari investor sendiri," jelasnya.
