Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

469 Pemda Go Digital, Pacu Pemulihan Ekonomi dan Dongkrak PAD

Elektronifikasi Pemda untuk berbagai macam transaksi bisa membuat keuangan Pemda makin transparan, tata kelolanya semakin baik, akuntabilitas makin kuat, serta membantu dalam hal olah data.
Poster promo platform pembayaran digital OVO terpampang di salah satu gerai fesyen pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019)./Bisnis-Rachman
Poster promo platform pembayaran digital OVO terpampang di salah satu gerai fesyen pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019)./Bisnis-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) yang mulai mendorong solusi digital, terutama berkaitan transaksi nontunai dalam berbagai aspek, akan merasakan dampak positif berupa percepatan pemulihan ekonomi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini terungkap dalam diskusi virtual peluncuran Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (PATRIOT) besutan Grab dan OVO dengan peresmian yang berlangsung secara fisik di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (21/10/2021).

Program ini berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk mendorong meningkatkan PAD, dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berharap program ini mampu membantu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang kini telah terbentuk di 469 titik dari total 542 Pemda di tingkat Provinsi Kabupaten maupun Kotamadya pada akhir September 2021.

"Digitalisasi ekonomi dan keuangan terbukti penting untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, baik untuk sektor ritel maupun penerimaan pemerintah. Hal ini didorong preferensi masyarakat yang semakin terbuka dengan transaksi digital," ujarnya, Kamis (21/10/2021).

Perry pun mengapresiasi Surakarta, yang memiliki Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) tinggi, yaitu menduduki peringkat 7 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.

Adapun, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang berharap program yang menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini bisa berperan besar membantu penerimaan negara dan efektivitas penerimaan PAD buat Pemda.

Pasalnya, elektronifikasi Pemda untuk berbagai macam transaksi bisa membuat keuangan Pemda makin transparan, tata kelolanya semakin baik, akuntabilitas makin kuat, serta membantu dalam hal olah data. Lewat hal ini, integrasi keuangan daerah dan nasional pun bisa terwujud.

"Pilot project penerapan transaksi nontunai yang dilakukan di 12 daerah terbukti meningkatkan PAD mereka, rata-rata hingga 11,1 persen. Bahkan di kota Surakarta melalui inovasi online pembayaran pajak Solo destination, PAD meningkat sebesar 16 persen atau Rp118 miliar dalam waktu 3 tahun. Ini tentu merupakan pencapaian yang sangat baik dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lain," jelasnya.

Turut hadir, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang mengungkap bahwa pihaknya mendorong transaksi digital bukan hanya untuk kepentingan transaksi layanan pemerintahan, namun juga untuk mempermudah para pedagang berkenalan dengan ekosistem digital.

"Sudah ada 44 pasar tradisional yang kami siapkan untuk onboarding termasuk diantaranya Pasar Legi dan Purwasari. Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli agar terbiasa dengan situasi sekarang. Pandemi memaksa kita sebagai pembeli dan penjual untuk lebih melek digital," ujarnya.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menjelaskan OVO telah menyediakan layanan pembayaran online bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun, Surakarta secara khusus menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).

Oleh sebab itu, OVO pun dengan sigap menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di wilayah Surakarta.

"Ke depannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan PAD dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor," ujarnya.

Sementara itu, President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menambahkan bahwa digitalisasi pasar di Solo saat ini terdiri dari empat zona pasar dan UMKM, yaitu Pasar Gede, Pasar Nusukan-Pasar Gilingan, Pasar Jongke-Pasar Kembang, dan Pasar Kliwon.

"Mendukung 82.531 UMKM yang beroperasi di kota ini, Grab bersama OVO melakukan edukasi dan onboarding pedagang pasar ke dalam ekosistem digital, salah satunya soal metode pembayaran QRIS. Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan OVO, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama," jelasnya.

Turut hadir, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi yang mengapresiasi maraknya transaksi digital di pasar rakyat dan pelaku usaha kecil dan Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin yang menekankan pentingnya inovasi teknologi buat pemulihan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Azizah Nur Alfi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper