Bisnis.com, JAKARTA – Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022 – 2027 diharapkan mampu memangkas kesenjangan kredit di Indonesia.
Wakil Ketua Kelembagaan dan Hubungan Internasional Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Vincent Jaya Saputra, mengatakan kesenjangan kredit tercermin dari total kebutuhan pembiayaan atau kredit senilai Rp2.650 triliun.
Dari nilai tersebut, industri jasa keuangan baru bisa memenuhi sekitar Rp1.000 triliun. Artinya, masih ada kesenjangan kebutuhan kredit senilai Rp1.650 triliun.
“Ini yang kami harapkan OJK aware masalah ini,” ujar Vincent dalam webinar bertajuk Mencari Kandidat Terbaik Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022 – 2027, Selasa (15/3/2022).
Dia menambahkan kesenjangan atau gap juga terlihat dari penetrasi kredit di Indonesia yang kurang dari 5 persen. Posisi ini tertinggal jauh dari Singapura yang mencapai 35 persen, sementara Malaysia sudah 20 persen.
Penetrasi layanan keuangan Indonesia di Asia juga masih tertinggal dengan presentase 36 persen. Lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 78 persen dan Malaysia 96 persen.
Baca Juga
Untuk itu, kata Vincent, calon pemimpin OJK diharapkan mampu memangkas kesenjangan tersebut. Sedikitnya ada tiga kriteria yang dinilai mampu mengatasi itu, yakni pemimpin yang netral, tim yang paham di bidangnya, dan fokus pada pertumbuhan layanan keuangan.
Dia juga melihat ada tiga strategi akurat yang dapat dijalankan untuk meningkatkan layanan keuangan di Indonesia. Pertama, inovasi dalam hal credit scoring; kedua adalah fokus pada UMKM; ketiga fokus pada pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Pinjol ilegal menjadi penting karena selama ini yang kami rasakan, pinjol ilegal ini selalu diberantas kalau sudah kejadian baru diberantas, sedangkan sumbernya itu yang seharusnya menurut kami harus difokuskan,” pungkasnya.
Sementara itu, Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan bahwa selain fintech, akses kredit perbankan baik bank konvensional maupun syariah juga masih sulit.
Menurut Didin, hal ini membuat akses kredit kepada pelaku UMKM masih sangat terbatas. Sebagai catatan, dalam kurun 5 tahun terakhir, penyaluran kredit kepada UMKM baru berada di kisaran 18 persen – 20 persen. Padahal, sektor ini menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.
“Selain itu, masalah akses kredit di daerah. Semakin berada di remote area, kredit perbankan maupun akses kepada nonbank makin sulit, juga pengawasannya semakin rendah,” tuturnya.
Sebagai informasi, saat ini sebanyak 21 nama calon pemimpin OJK, yang lolos seleksi telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden akan mengeliminasi tujuh kandidat untuk diambil menjadi 14 orang guna diserahkan kepada DPR.
