Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkes Bakal Atur Pakai BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta Tanpa Bayar Premi Rangkap

Kementerian Kesehatan sedang merumuskan permodelan agar peserta BPJS Kesehatan dapat mengakses layanan tambahan melalui asuransi swasta tanpa perlu membayar premi rangkap.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 31 Maret 2022  |  20:30 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta - Humas Setkab - Rahmat
Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta - Humas Setkab - Rahmat

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan akan merumuskan permodelan koordinasi manfaat BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan mencegah terjadinya duplikasi pembayaran premi dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mendorong peningkatan peran asuransi kesehatan tambahan (AKT) melalui skema koordinasi manfaat dalam implementasi JKN berbasis KDK dan KRIS. Dengan adanya koordinasi manfaat tersebut diharapkan agar layanan kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara luas dan layanan tambahan tetap dapat diakses bagi golongan masyarakat yang mampu melalui asuransi swasta tanpa perlu membayar premi rangkap.

"Nanti koordinasi antara BPJS dan asuransi swasta sudah kami bicarakan agar tidak ada duplikasi pembayaran premi dari pasiennya," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/3/2022).

Dalam sinergi tersebut, AKT atau asuransi swasta dapat menanggung manfaat biaya medis (misal, penambahan jumlah atau jenis pemeriksaan, obat, dan tindakan) dan biaya nonmedis (misal, baik kelas rawat inap atau rawat jalan eksekutif) yang tidak ditanggung pelayanan standar JKN.

"Misalnya, kelas standar kita berlaku kelas 2. Tapi yang bersangkutan ingin masuk kelas VIP kamarnya. Untuk biaya nonmedis itu juga bisa dikoordinasikan dengan asuransi swasta yang dimiliki oleh yang bersangkutan," kata Budi.

Ia menambahkan konsep koordinasi manfaat tersebut juga akan mendorong berkembangnya asuransi swasta. Sinergi ini akan membuka peluang AKT mendesain produk asuransi kesehatan sebagai komplemen manfaat JKN.

Untuk tahapan implementasi peningkatan peran AKT dalam JKN, kata Budi, pihaknya tengah melakukan finalisasi penetapan standar fasilitas perawatan dan standar pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN. 

"Kemudian kami akan merumuskan permodelan koordinasi manfaat bersama BPJS Kesehatan, DJSN, asosiasi fasilitas kesehatan, dan asosiasi asuransi swasta. Kami juga akan membangun sistem informasi terkait monitoring untuk mencegah overcharge dan double funding," jelas Budi.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

budi gunadi sadikin budi sadikin BPJS Kesehatan premi bpjs menkes jkn
Editor : Azizah Nur Alfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top