PBisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berpotensi kembali menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond pada 2023. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia dalam mencapai target net-zero emission.
"Kami akan mencoba untuk melakukan lebih banyak pada green bond, mungkin tahun depan. Dengan kondisi ekonomi yang tepat, mungkin SMI juga akan menerbitkan global green bond atau global sustainability linked bond," ujar Direktur PT SMI Pradana Murti dalam acara Road to G20 'Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia', Rabu (13/7/2022).
Pradana menilai pendanaan kolaboratif atau pendanaan campuran menjadi kunci untuk melakukan transisi energi dalam rangka mencapai target net-zero emission.
Dalam melakukan transisi energi terdapat dua sisi, yakni investasi pada energi baru dan terbarukan (EBT) dan phase out atau penghentian secara bertahap penggunaan energi batu bara. Pradana mengatakan, Indonesia telah memiliki banyak fondasi yang kuat untuk pendanaan, terutama untuk meningkatkan kelayakan proyek-proyek EBT. Namun, belum banyak skema pembiayaan yang tersedia untuk phase out batu bara.
"Bicara transisi energi, isu tidak hanya EBT, tapi juga phase out bata bara. Tidak banyak pendanaan di luar sana yang mau menaruh uangnya untuk investasi batu bara, termasuk investasi untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita mesti lebih kreatif, contohnya kami baru saja bicara dengan DBS mengenai sustainability linked bond atau loan. Saya rasa semua jenis instrumen masih berpotensi untuk ditransfer ke program phase out batu bara, tetapi pada saat yang sama kita mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca," katanya.
Adapun, PT SMI menerbitkan green bond pertama di Indonesia dengan nilai emisi Rp500 miliar pada 2018 lalu. Penerbitan tersebut bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur yang memiliki nilai total Rp3 triliun. Obligasi ini secara khusus diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, mendorong proses transisi ke arah pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan.
Baca Juga
Pradana menuturkan, penerbitan green bond pertama tersebut diterima baik oleh pasar. Namun, menurutnya, saat ini insentif green bond belum cukup, baik bagi penerbit maupun investor, untuk menggunakan instrumen ini dalam mendorong ekonomi hijau atau pembiayaan hijau.
"Pricing green bond tidak banyak berbeda dengan obligasi konvensional. Pasar perlu lebih diperdalam dan lebih banyak insentif untuk investor. Untuk regulator, kita dapat mengapresiasi OJK yang mencoba memberi insentif lebih kepada penerbit, seperti aturan pengurangan biaya untuk penerbit green bond," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
