Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan meminta persetujuan rights issue kepada para pemegang saham dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Selasa, 18 Oktober mendatang.
Dalam surat panggilan RUPSLB, rapat hanya akan membahas satu agenda yakni persetujuan atas penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas atau PUT II.
“Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II dengan menerbitkan saham paling banyak 4.600.000.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham,” tulis manajemen dalam surat kepada otoritas bursa dikutip pada Sabtu (8/10/2022).
Rapat tersebut akan bertempat di Menara BTN, tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta. Perseroan menjadwalkan RUPSLB mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 9 September 2022, aksi korporasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perseroan dalam menyalurkan kredit perumahan guna mendukung program perumahan nasional.
“Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD PUT II ini setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.”
Baca Juga
Dalam pemberitaan sebelumnya, DPR telah menyetujui rencana penyertaan modal negara (PMN) dengan nilai Rp2,48 triliun dan porsi publik sebesar Rp1,65 triliun. Struktur kepemilikan pemerintah akan tetap 60 persen, sedangkan sisanya milik publik.
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara telah menyampaikan bahwa PMN dan privatisasi BBTN diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dengan capital adequacy ratio (CAR) terjaga di atas 15,4 persen.
“Itu untuk meningkatkan kemampuan bisnis BTN, khususnya dalam penyaluran 1,32 juta unit KPR yang akan mendukung pencapaian target prioritas di bidang perumahan, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan,” kata Amir.
Nantinya, Kementerian Keuangan bakal menyinergikan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien melalui kolaborasi antara BBTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
