Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Godok RUU PPSK, DPR Klaim Tak Ada Deadlock dengan Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah menggodok RUU PPSK. Sejauh ini rapat berjalan dengan lancar dan tidak ada deadlock dalam pembahasan regulasi tersebut.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com 17 November 2022  |  22:49 WIB
Godok RUU PPSK, DPR Klaim Tak Ada Deadlock dengan Pemerintah
Suasana rapat kerja angota DPR di Jakarta, Rabu (12/6/2019). - Bisnis/Rinaldi Mohammad Azka
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Sejauh ini rapat berjalan dengan lancar dan tidak ada deadlock dalam pembahasan regulasi tersebut.

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy mengatakan, panitia kerja (panja) RUU PPSK yang terbentuk telah membahas daftar inventaris masalah (DIM). Dalam rapat panja, telah dibahas berbagai masalah seperti kelembagaan dan industri terkait.

Untuk kelembagaan, panja telah membahas mengenai tugas dan wewenang mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian, panja juga telah membahas mengenai sejumlah industri terkait, seperti industri pasar modal, pasar valuta asing, hingga aset digital.

Menurutnya, tidak ada pembahasan alot dan perubahan isi dari DIM yang sudah dibahas itu. "Tidak ada deadlock. Karena dari industri juga menerima dengan baik," katanya saat ditemui setelah rapat panja RUU PPSK pada Kamis (17/11/2022).

Ia juga mengatakan bahwa RUU PPSK diusulkan DPR berdasarkan keinginan publik, yakni industri terkait. "Jadi yang perlu dijaga adalah bagaimana kesinambungan pembahasannya," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu juga mengatakan bahwa pembahasan RUU PPSK berjalan dengan kondusif. Baik pemerintah dan DPR memiliki banyak keselarasan untuk memperbaiki sektor keuangan secara komprehensif.

"Kita melihat bahwa ada perhatian dari DPR yang mereka sampaikan. Ini banyak yang selaras dengan pemerintah. Kami melihat sektor keuangan perlu diperkuat dan diperdalam," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan draf, ada sejumlah pembahasan yang disoroti dalam RUU PPSK ini. Misalnya, hilangnya klausul mengenai larangan anggota dewan gubernur untuk menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.

Selain itu, dalam hal BI melakukan penyesuaian suku bunga, bank umum wajib melakukan penyesuaian ambang batas suku bunga kredit perbankan yang diatur dengan Peraturan OJK (POJK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dewan perwakilan rakyat dpr OJK lps badan kebijakan fiskal
Editor : Ibad Durrohman
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top